Pemda Maluku Diingatkan Terkait Anggaran Penanganan Konflik Di Malra
AMBON - BERITA MALUKU. Ketua Komisi I DPRD Provinsi Maluku, Amir Rumra mengingatkan Pemerintah Daerah (Pemda) terkait anggaran penanganan konflik yang diiusulkan Pemerintah Daerah Kabupaten (Pemkab) Maluku Tenggara.
Sekedar tahu, beberapa bulan lalu Pemkab Maluku Tenggara melalui Bupati Muhammad Thaher Hanubun telah mengusulkan Rp1,2 miliar ke Pemda Maluku untuk membantu penyelesaian konflik yang terjadi di Bumi Larvul Ngabal itu. Hanya saja, hingga saat ini usulan tersebut belum diketahui kejelasannya.
"Terkait konflik sosial yang terjadi di Maluku Tenggara, itu kemarin kita sudah sepakat anggaran kurang lebih 1,2 miliar. Kami tidak tahu di dalam anggaran perubahan sudah diakomodir atau belum," ujar Amir kepada wartawan di rumah rakyat, karang panjang, Ambon, Jumat (25/11/2022).
Dikatakan, anggaran yang diusulkan Pemkab Malra dalam rangka membantu pihak keamanan, dan Pemda setempat untuk memperkecil konflik yang terjadi beberapa waktu belakang ini.
"Anggaran itu, untuk bisa membantu pihak keamanan, pemda dalam rangka mempekecil ruang konflik di Malra yang terjadi beberapa bulan belakang ini," ucapnya.
Menyikapi hal tersebut, Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Maluku, Sadli Ie mengaku akan berkoordinasi lagi terkait usulan dimaksud.
"Nanti kita koordinasina terkait anggaran yang disampaikan," cetusnya.
Menurut Sadli, Pemda Maluku tidak akan menutup mata terhadap kondisi yang terjadi di Maluku Tenggara. Hanya saja, dalam penangananya bukan hanya menjadi tanggungjawab penuh dari Pemda Maluku, melainkan juga dari Pemda setempat sesuai amanat Undang-Undang nomor 7 tahun 2012.
Diberitakan sebelumnya, Bupati Maluku Tenggara (Malra) M Thaher Hanubun mengusulkan Rp.1,2 miliar ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku untuk penanganan dampak konflik antar pemuda yang terjadi beberapa waktu lalu.
Hal ini disampaikan Bupati kepada wartawan, usai rapat rapat dengar pendapat dalam penanganan konflik di Kabupaten Malra dan Kota Tual, bersama Komisi I DPRD Maluku, TNI dan Polri di rumah rakyat, karang panjang, Ambon, Rabu (03/08/2022).
Menurut Bupati, konflik yang terjadi beberapa waktu lalu, telah membawa dampak, selain korban jiwa, juga menimbulkan kerusakan rumah warga. Hal ini yang mestinya ditangani, dan membutuhkan perhatian dari semua pihak, termasuk pemerintah provinsi Maluku dalam dukungan anggaran.
Hal ini tentu telah disampaikan ke Pemerintah Provinsi Maluku melalui Gubernur selalu wakil Pemerintan Pusat di daerah.
Bupati bahkan menyakini usulan anggaran penanganan konflik pasti disetujui Gubernur, apalagi ditambah dukungan dari DPRD Maluku, yang telah berkomitmen untuk mendorong hal tersebut.
"Saya yakin Gubernur peduli terhadap itu, yang penting kita membuat laporan. Jangan sampai kita pergi lapor ke Jakarta tapi tidak dilaporkan ke pemprov selalu wakil Pempus di daerah. Jadi saya akan laporkan ke Gubernur nanti beliau yang meneruskan, ataukah diatasi langsung oleh provinsi, alhamdulilah Puji Tuhan," tutur Bupati sambil senyum.
