Ini Kata Wattimury Terkait Akan Diterapkan Penggunaan MyPertamina Untuk Pembelian BBM
AMBON - BERITA MALUKU. PT Pertamina (Persero) akan menerapkan penggunaan aplikasi MyPertamina untuk setiap pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi, termasuk jenis Pertalite dan Solar.
Oleh karena itu, bagi masyarakat yang berhak mengkonsumsi Pertalite dan Solar subsidi harus melakukan registrasi terlebih dulu pada sistem aplikasi yang sudah disiapkan.
Namun sayangnya, kebijakan ini masih menuai pro dan kontra, terutama di beberapa wilayah yang masih tertinggal baik dari sisi ekonomi, maupun signal untuk mengakses aplikasi MyPertamina.
Menyikapi hal tersebut Ketua DPRD Provinsi Maluku, Lucky Wattimury, Selasa (26/7/2022) menilai kebijakan harus dipikiran secara matang sebelum diterapkan. Selain karena masyarakat masih terbelenggu dengan kemiskinan, dalam hal penggunaan Handphone, juga masih terbatasnya signal terutama di daerah tertinggal, terrdepan, terluar (3T), seperti Kabupaten MBD, KKT dan Kepulauan Aru.
"D Kota Ambon saja punya kesulitan apalagi yang tidak ada signal. Saya harap kebijakan ini dipikiran secara matang, sebelum diterapkan," ujar Wattimury.
Walaupun demikian, Wattimury mengaku tidak keberatan jika Pertamina menerapkan MyPertamina untuk pembelian BBM bersubsidi. Akan tetapi harus diatur sebaik mungkin, sehingga tidak menyusahkan masyarakat.
"Kami tidak berkebaratan, tapi ini mesti diatur dengan baik. Masalahnya apakah semua masyarakat memiliki handphone (HP)untuk aplikasi MyPertamina. Jangan sampai karena tidak memiliki HP lalu mereka tidak dapat melakukan pengisian BBM di pom bensin ini kan sangat berbahaya. Jangan hanya karena untuk kebijakan membuat masyarakat yang tidak mampu berupaya untuk membeli hp baru, uang dari mana," ungkapnya.
Menurut Wattimury, yang perlu dilakukan saat ini, Pertamina harus intens melakukan sosialisasi, jangan sampai pada saat penerapan, terjadi gejolak di masyarakat.
"Pertamina harus mencari waktu yang tepat. Gunakan waktu sekarang ini utuk sosialisasi. Kalau semua orang sudah siap baru kita lakukan kebijakan itu diterapkan. Kalau belum siap lebih baik dipikirkan matang-matang," cetusnya.
