Tidak Diakomodir 2020, DPRD Upaya Maluku Masuk Program Kotaku di Tahun Ini
AMBON - BERITA MALUKU. DPRD Provinsi Maluku akan mengupayakan agar di tahun 2021 ini, Maluku bisa masuk dalam program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku).
Hal ini diupayakan DPRD Maluku, mengingat di tahun 2020, Maluku tidak diakomodir dalam program tersebut.
"Sejak tahun 2020 dan kemungkinan di tahun 2021, desa dan kelurahan di Maluku tidak mendapat anggaran Kotaku. Sehingga diupayakan agar melalui kebijakan APBN 2021 ada anggaran untuk Maluku di program ini," ujar Ketua DPRD Maluku, Lucky Wattimury di ruang kerjanya, Kamis (14/01/2021), usai menerima tim Kotaku dari Kementerian PUPR.
Dijelaskan, dari diskusi bersama tim Kotaku, telah di dapat informasi tentang bagaimana mekanisme untuk mendapat anggaran Kotaku dari pemerintah pusat. Ternyata diusulkan oleh wakil rakyat di DPR RI, pada pembahasan APBN, tentunya melalui kementerian PUPR.
"Oleh karenanya, setelah mendalami pentingnya program ini bagi pengembangan masyarakat di Maluku, terutama lingkungan pemukiman yang kumuh, dan beberapa pemukiman yang mengharuskan mengintervensi program Kotaku, saya berharap kita harus mendukung program ini,"ucapnya.
Karena itu, dalam pertemuan dengan tim Kotaku, pihaknya akan berkoordinasi dengan Gubernur, melalui Dinas PUPR, untuk nantinya menyampaikan surat resmi ke Pemerintah Pusat, sehingga bisa memperoleh dana Kotaku.
"Mudah-mudahan kita bisa mendapat dana pengembangan program kotaku. Dulu namanya program PNPM Mandiri, tapi sejak Pak Jokowi menjadi program kotaku, jadi bagaimanapun juga intinya progtam ini untuk pengembangan kehidupan masyarakat di kelurahan dan desa," cetusnya.
Tak hanya itu, dirinya juga sudah mintakan komisi III untuk segera berkoordinasi dengan OPD terkait, serta Balai Perumahan dan Permukiman, Kementerian PUPR di Maluku, untuk bisa mendapatkan anggaran dari pusat untuk pengembangan program kotaku.
"Mudah-mudahan perjuangan kami belum terlambat, karena kita tahu APBN 2021 sudah selesai bahkan sudah jalan, paling tidak kita menunggu program di tahun 2022. Tapi kalau ada kebijakan lain untuk bisa ditampung pada APBN 2021 itu sangat baik," harapnya.
Menurut dia, jika program ini terlaksana, maka akan dapat membantu untuk pengentasan kemiskian, pengangguran dan seterusnya.
"Prinsipnya apa yang kita buat kepada masyarakat, kita akan membantu melakukannya dan itu tugas dan tanggungawab kita sebagai DPRD," pungkasnya.
