Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi Dukung Maluku Dijadikan LIN
http://www.beritamalukuonline.com/2020/08/kemenko-bidang-kemaritiman-dan.html
"Kami siap memfollow up Maluku untuk mendapatkan legalisasi LIN melalui penetapan Perpres dimaksud," ujar Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Safri Burhanuddin, kepada awak media, usai Rapat Koordinasi LIN bersama Pemerintah Provinsi Maluku, yang berlangsung di Hotel Manise, Ambon, Rabu (12/08).
Dikataka, pintu masuk untuk ditetapkannya Perpres LIN Maluku adalah surat pernyataan resmi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) kepada Presiden Joko Widodo yang menyatakan mendukung dan Maluku siap menjadi LIN.
"Oh itu kita tunggu. Yang utama kan harus ada surat pernyataan dari KKP sebagai kementerian teknis. Iya to, kementerian teknis yang mendukung dan menyatakan siap berdasarkan surat KKP kepada Presiden itu yang kita follow up. Kalau sudah ada itu yang kita follow up," ungkapnya.
Bahkan salah satu bukti dukungan Kemenkomarves tehadap LIN Maluku ini adalah dengan kedatangan tim yang dipimpinnya ke Ambon, Maluku. "Kita tetap siap (follow up). Itu makanya kita datang ke sini untuk melihat langsung. kalau tidak siap buat apa kita kesini," sambungnya.
Dari hasil rapat bersama dalam membahas persoalan LIN Maluku sendiri kata Safri, kesimpulan pertama kata dia adalah pihaknya tetap memperkuat Maluku sebagai LIN. Adapun hal-hal yang berkaitan dengan regulasi kebijakan politis tetap berjalan terus.
"Tapi saya minta jangan kita konsentrasi untuk habiskan energi disitu. Regulasi yang menghambat investasi harus di kurangi Pemerintah Provinsi, karena biasanya yang terjadi kesibukan hanya diurusan adminisitrasi tapi pelaksanaannya kurang. Kita mau pelaksanaan yang besar regulasi tentu akan disiapkan karena ini katakan bagian dari kebijakan pemerintah pusat untuk Maluku ini," ujarnya.
Saran Kemenkomarves lanjut Safri, bahwa pada saat membuat rancangan pembangunan jangan hanya satu isu, tetapi secara keseluruhan terpadu termasuk dua isu pertama pariwisata dan kelautan.
"Sehingga pembangunan terintegrasi, agar pelabuhan maupun bandara bukan hanya manfaat untuk ikan saja tetapi pariwisata juga dimaksimalkan. Kita fokus dua, pariwisata dan perikanan di Maluku," imbuhnya.
Untuk anggarannya sendiri kata dia bisa bersumber dari APBD dan APBN.
"Kalau hanya tergantung anggaran APBN pusat maka tidak jalan program ini. Jangan bermimpi semuanya ditanggung pusat, nggak. Disini yang kita mau tanya kemauannya Pemprov itu mana sih. Kalau dia pengen membangun tentu dia alokasikan sebagai budget (anggaran daerah) juga agar jadi perioritas kelautan dan perikanannya. Kalau mau rencana sesutu tetapi bergantung dari dana donor nga jadi barang itu. harus ada dana pendamping yang digambarkan dalam perencanaan besarnya. Itu tugasnya Pemda ada di situ. Pusat berapa daerah berapa, investor berapa. Dengan kondisi negara seperti ini kita harus lebih realistis mana yang bisa kita biayai," pungkasnya
