Selang: Akses Masuk Keluar Pelabuhan Dibatasi, Bandar Udara Pattimura Tetap Berjalan Seperti Biasa
http://www.beritamalukuonline.com/2020/04/selang-akses-masuk-keluar-pelabuhan.html
"Untuk Bandara kita belum tutup. Perkembanganya kan dinamis. Jadi satu waktu kalau ditutup bandara, maka kita akan meminta izin ke pempus," ujar Sekretaris Daerah Maluku, Kasrul Selang kepada awak media di kantor Gubernur Maluku, Rabu (15/04).
Pertimbangan lain belum ditutupnya bandara, ujar Mantan Kadis PRKP Maluku ini, soal kehidupan masyarakat.
"Ini bukan adil atau tidak adil, jadi semua barang ini kan di bawa dari luar, tetapi jika ada warga yang sakit dan perlu obat secepatnya dan obat itu tidak ada di Ambon, jadi itu yang kita pertimbangkan, ini bukan adil atau tidak adil," ulasnya.
Dirinya mengakui, sampai saat ini penumpang yang turun melalui Bandar Udara Pattimura terus mengalami penurunan, dalam 10 hari ini hanya hampir 300 penumpang.
"Jadi sudah turun sekali, bukan hanya di Bandar Udara, di pelabuhan juga demikian, yang tadi kapal Doloronda penumpang yang turun tidak sampai 50 orang," bebernya.
PELABUHAN DIBATASI
Untuk akses masuk keluar pelabuhan laut di Maluku, menurut Selang keputusannya sudah berlaku di seluruh daerah.
"Keputusan ini berlaku di seluruh daerah. Kalau bicara provinsi berarti berlaku untuk semua daerah, misalnya kapal singgah di Ambon dan Namlea maka tidak boleh dua-duanya, yang bisa hanya barang saja. Karena kalau bicara jual tiket di Ambon tidak boleh, maka semua lari ke Namlea, makanya keputusan ini berlaku untuk semua pelabuhan di Maluku," ujar Selang.
Dikatakan, hal ini nantinya akan ditindaklanjuti dengan surat keputusan Gubernur.
"Nanti akan jadi keputusan Gubernur, tidak perlu lagi disampaikan ke Menteri Perhubungan. Kita katakan Pelni jangan jual tiket ke Maluku mereka bilang bisa pak, ini kan bukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB), hanya pembatasan atau penumpang dari luar daerah ke Maluku," tuturnya.
Dijelaskan, pemberlakuan penutupan penumpang kapal laut ini mulai berlaku dari tangga 17 April, sampai 14 hari kedepan.
"Pembatasan arus masuk manusia ke Ambon sudah mulai dilakukan tanggal 17 April sampai 1 Mei," ujar Selang.
Menurutnya, keputusan ini diambil sesuai kesepakatan bersama DPRD Maluku untuk membatasi arus masuk keluar manusia di pulau Ambon, diantaranya pelabuhan Yos Sudarso Ambon, pelabuhan Slamet Riyadi, Pelabuhan Feri Galala, Liang, Tulehu, serta pelabuhan rakyat, lokal.
"Akhirnya dari rapat tadi disepakati kita tidak menutup tetapi melakukan pembatasan. Ada istilah pembatasan skala besar dan seterusnya, kita belum menyimpulkan tetapi kita akan pembatasan skala regional dalam hal ini laut pulau Ambon. Kalau pembatasan itu artinya, kapal, feri yang memuat barang itu semua masih bisa dilaksanakan,"tuturnya.
Ia mengakui, menindaklanjuti kesepakatan bersama ini, PT Pelni Cabang Ambon sudah mulai memberlakukan pembatasan kapal masuk ke Ambon, termasuk kapal perintis. Bahkan tanggal 19 April ini akan masuk kapal besar, namun hanya difokuskan untuk barang.
"Pelni sudah bergerak lebih cepat, misalnya tiket penumpang dari arah Makassar - Ambon maupun Bau-Bau - Ambon, walaupun kapalnya sudah terlanjut keluar dari Surabaya, tetapi Pelni sudah bersedia untuk cancel. Begitu juga dari Bitung dan Ternate. Mereka dari Pelni sangat mendukung kita melakukan hal ini. Mereka hanya meminta waktu untuk bagaiamana kapal dibersihkan, ABK di tes dan seterusnya," tuturnya.
Pihaknya juga membicarakan dengan pemerintah kota Ambon dan Maluku Tenggah terkait pelaksanaannya.
"Mekanismenya setelah ini kita akan langsung merapat, kebetulan di pulau Ambon ada dua pemerintahan, yaitu Ambon dan Malteng, selanjutnyan akan disosilisasikan kepada masyarakat," ucapnya.
Karena menurutnya, kebijakan ini diambil dalam rangka memotong penyebarluasan Virus Corona (Covid-19) di Maluku.
"Jadi bagaiamana kita membuat sehingga pulau Ambon ini jangan sampai dibawa ke pulau lain, apakah lease, seram dan seterusnya," cetusnya.
Sebelum mengambil kebijakan ini, pihaknya telah melakukan pertemuan bersama seluruh gugus tugas di kabupaten/kota untuk
mengecek ketersediaan pangan.
"Sesuai laporan kabupaten/kota, untuk ketersediaan pangan ada yang tersedia dua bulan kedepan bahkan ada yang empat bulan kedepan. Untuk itu, masyarakat tidak perlu panik, seluruh kebutuhan bahan pokok semua dalam kondisi cukup," tandasnya.
Bahkan kata dia, setelah ini akan ada pasar murah, pembangian sembako gratis kepada masyarakat terkhususnya yang terdampak dari pembatasan arus masuk keluar manusian ini.
Lebih lanjut dikatakan, dalam kurun waktu 14 hari atau dua pekan mulai dari tanggal 17 April tim medis baik itu dari Kota Ambon maupun provinsi akan melihat masyarakat yang mengeluhkan kondisi kesehatan, yang bergejala Covid-19.
"Untuk itu, teman-teman yang melakukan perjalanan dari luar ini kalau ada keluhan segera melapor. Jadi kalau dalam pendataan nantinya jika jumlah pasien Covid-19 meningkat signifikan kita tidak perlu panik. Jadi dari itu, kita sudah tahu dalam 14 hari yang positif jumlahnya berapa, berarti di Ambon hanya jumlah itu yang sakit, yang sisanya sehat semua," ulasnya.
Setelah semua pasien Covid terdata dan ditangani, maka kata Kasrul pelabuhan akan kembali dibuka secara normal. Tetapi, bagi pelaku perjalanan dari luar Maluku, tetap akan menjalani karantina, di lokasi yang telah disediakan pemkot Ambon.
"Baik dia orang Maluku atau bukan orang Maluku langsung dikarantina, tidak ada yang pulang ke rumah. Meskipun dia tinggal di Ambon katakanlah Kebun Cengkeh, Kudamati, Air Salobar tidak boleh pulang ke rumah.
Kita sudah bicarakan ini dengan pak Walikota, pemkot sudah menyiapkan itu, dimana semua fasilitas umum, termasuk sekolah dipakai untuk lokasi karantina, selama 14 hari baru bisa pulang," pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Maluku, Ismail Usemahu, mengakui telah mengumpullkan seluruh operatur penyebrangan laut baik itu Ferry maupun speedbot di pelabuhan rakyat.
"Kita sudah memberitahu ke petugas perhubungan kabupaten Malteng maupun SBB. Kita juga sudah lakukan pertemuan dengan seluruh operator terkait kebijakan ini, tentu mereka juga akan diberikan bantuan sosial, sebagai masyarakat yang terdampak, kalau tidak maka akan muncul gejala sosial," tuturnya.
Pihaknya juga akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat luar terkait kebijakan ini.
"Sekarang ini sudah mulai disosialisasikan, sehingga masyarakat sudah tahu, jika ada yang ingin pulang, sebaiknya pulang dari sekarang, jika lewat dari tanggal itu tidak bisa lagi, kecuali ada alasan khusus yang bisa diterima oleh petugas yang silahkan," tandasnya.
