Mendorong Percepatan Pembangunan, Jadi Alasan Pamungkas Gubernur Tidak ke Kantor
http://www.beritamalukuonline.com/2019/11/mendorong-percepatan-pembangunan-jadi.html
Diketahui, dalam beberapa pekan terkahir ini, Mantan Dankor Brimob Polri ini sudah mulai jarang atau terlihat di Gedung Putih yang terletak di jalan Pattimura ini.
Murad yang juga Mantan Kapolda Maluku ini, hanya terlihat kehadirannya di kantor saat menyambut tamu-tamu penting dari Jakarta, sedangkan sisanya ia habiskan waktu di rumah priadi di daerah poka, dalam menjalankan tanggungjawabnya sebagai Kepala Daerah.
Akibatnya, masyarakat yang ingin datang bertatap muka dengan dirinya tidak pernah bertemu.
Tak hanya itu, Ombudsman sudah dua kali mengirimkan surat kepadanya untuk berkonsultasi terkait kehadirannya di kantor, namun tidak pernah digubris.
Menjawab hal tersebut, Gubernur saat menghadiri peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang diselenggarakan DPW PKS Provinsi Maluku di Gedung Ashari Ambon, Senin (18/11) malam, mengutarakan, ketidakhadirnya di kantor, berkaitan dengan kepentingan mendorong percepatan pembangunan di Maluku.
“Saya adalah gubernur orang Maluku. Saya bertanggungjawab atas kemaslahatan masyakakat Maluku. Karena itu, saya minta teman-teman yang ada diluar, tolong jangan berpikiran macam-macam tentang kami di pemerintahan. Saya tidak masuk kantor, bukan lagi tidak bekerja,” ucap Gubernur, sama halnya dengan steatmen di disetiap kali menghadiri berbagai kegiatan atau diwawancarai awak media.
“Saya mau menanggapi lebih dahulu. Minggu terakhir ini saya di Jakarta sejak 12 November, saya ketemu dengan Menteri Perhubungan RI, dengan membawa seluruh Bupati dan Walikota se-Maluku. Di sana, kami berdiskusi soal kepentingan Maluku di Kantor Kementerian Perhubungan, sekaligus menyampaikan proposal untuk percepatan pembangunan Maluku lima tahun kedepan,” sambungnya.
Murad lalu menjelaskan, pada 13 November, dirinya mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) seluruh Indonesia di Sentul International Convention Centre (SICC) Bogor, Jawa Barat.
Usai mengikuti Rakornas yang dihadiri oleh presiden, wakil pesiden serta para menteri dan pimpinan lembaga itu, pada 14 November besoknya, Gubernur memenuhi undangan Menteri Sekretaris Negara untuk menerima Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) serta Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) tahun 2020, yang diserahkan langsung oleh Presiden RI, Joko Widodo, di Istana Negara, Jakarta.
“Setelah terima DIPA dan TKDD 2020, saya lanjutkan rapat lagi dengan Bapak Presiden, dimana saya meminta waktu untuk menyampaikan proposal untuk menunjang pembangunan proyek strategis Blok Masela kedepan. Permintaan ini disambut baik oleh Pak Presiden,” ungkapnya.
Usai bertemu presiden di Istana Negara, agenda hari itu dilanjutkan dengan pertemuan bersama Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Eddy Prabowo, di kantor kementerian. Kedatangan Murad disambut hangat menteri, sekjen KKP beserta sejumlah dirjen di lingkungan KKP. Mereka lalu membahas isu-isu strategis dan rencana pengembangan perikanan di Maluku.
"Bapak presiden juga yang mengarahkan agar saya bertemu langsung dengan Menteri Kelautan dan Perikanan,” jelasnya.
Agenda dilanjutkan pertemuan dengan elit politik PDI Perjuangan di Kantor DPP. Dalam pertemuan itu, Murad yang juga Ketua DPD PDI Perjuangan Maluku meminta dukungan politik anggaran buat Maluku dari kader-kader partai pemenang Pemilu 2019 tersebut.
“Kita meminta dukungan dari para elit PDI Perjuangan. APBD kita kan hanya Rp2,8 triliun per tahun, sementara luas wilayah Maluku 712.498 km2, dengan luas lautan 658.313 km2 atau 92,4 persen, sementara daratan hanya 58.185m2 atau 7,6% saja. Jumlah pulau kita sebanyak 1.340 buah pulau. Wilayah administratif ada 11 kabupaten kota. Tentunya, dengan anggaran sebesar ini, sangatlah minim untuk membiayai pembangunan di Maluku,” paparnya.
Murad lantas menguraikan, dari total anggaran Rp2,8 triliun itu, 60 persennya untuk membiayai belanja pegawai.
“Jika anggaran ini dipotong untuk belanja pegawai, maka yang tersisa hanya Rp1,1 atau 12 triliun, dan ini tidak cukup untuk membiayai pembangunan di Maluku,” aku Murad.
Dirinya berharap, kedepan APBD Maluku bisa mengalami perubahan dan peningkatan anggaran.
"Mudah-mudahan 2020 sudah bisa ada perubahan, mulai dari yang kecil-kecil sampai pada 2024, kita sudah keluar dari kesulitan-kesulitan,” harapnya.
Ia juga mengingatkan, tugas kepala daerah itu ada dua plus satu. Pertama, seorang kepala daerah harus mampu menuntaskan kemiskinan. Kedua, harus bisa mensejahterakan masyarakat.
"Sedangkan plus satunya, kepala daerah harus mampu menjaga dan mempertahankan sumberdaya alam, agar dapat dimanfaatkan oleh generasi sekarang dan generasi yang akan datang," lanjutnya.
Masih pada 14 November, agendanya dilanjutkan dengan pertemuan bersama para pemangku kebijakan di Maluku.
Pertemuan yang dihadiri seluruh anggota DPR RI dan DPD RI asal Maluku, serta kepala daerah kabupaten dan kota se-Maluku itu, bersepakat untuk saling mendukung dan bekerjasama membangun Maluku. Murad yang menginisiasi adanya pertemuan bersejarah itu, menganggap bahwa perjuangan buat Maluku harus dilakukan secara bersama-sama.
Pada 15 November, dia pun bertemu dengan Ketua DPR RI Puan Maharani. Melalui putri Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri itu, ia berharap agara Puan dalam kapasitasnya sebagai Ketua DPR RI dapat mendorong keberpihakan DPR kepada Maluku dan mendukung percepatan pembangunan Maluku, dalam aspek politik anggaran. Usai pertemuan dengan Puan, dirinya bertemu dengan Kepala SKK Migas Dwi Tjahjo, untuk melanjutkan pembicaraan tentang rencana pengembangan proyek strategis Blok Masela.
"Mudah-mudahan, setelah ini hasil kerja keras kita, hasil perjuangan kita, juga dengan nawaitu kita yang tulus, Maluku bisa mengejar ketertinggalan dan sejajar dengan provinsi lain. Jangan pikir macam-macam, karena nawaitu saya hanyalah ingin bangun Maluku," tandasnya.
