Presiden Didesak Copot Wiranto dari Jabatan Menko Polhukam

AMBON – BERITA MALUKU. Steatment Wiranto terkait pengungsi Gempa di Maluku yang terlalu besar akan menjadi beban pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, menimbulkan reaksi dari seluruh elemen masyarakat Maluku. Bahkan sejumlah pemuda juga telah menggalang dana 1.000 koin serta puisi yang ditunjukan kepada Mantan Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad) tahun 1996.

Tak hanya itu, terkait steatmen tersebut, masyarakat Maluku mendesak Presiden, Joko Widodo untuk mencopot Wiranto dari jabatannya sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), karena telah melukai hati Maluku, yang sementara ini tertimpa bencana.

Desakan tersebut datang dari Anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), Constansius Kolatfeka (Gerindra) dan Abdullah Kelilauw (Golkar).

Kepada wartawan di kantor Gubernur Maluku, Kamis (03/10), Constansius Kolatfeka mengatakan, Wiranto yang merupakan seorang Menteri dan Mantan Jenderal, yang kemudian berbicara Maluku sebagai beban negara, merupakan sebuah sikap yang tidak benar, dan pernyataan itu tidak boleh dikeluarkan.

"Maluku mempunyai kontribusi besar terhadap negara ini, olehnya itu, kami minta sebagai anggota DPRD kabupaten SBT, Maluku, mendesak Presiden mencopot Pak Wiranto dari jabatannya," pintanya.

Kemudian menurutnya, pernyataan Wiranto tersebut menjadi perhatian Presiden, sebagai refleksi atas ketidakadilan negara kepada Maluku.

"Oleh sebab itu, dengan rasa hormat kepada Pak Presiden, salam hormat kami, salam persaudaraan, salam NKRI kami kepada pak Presiden untuk mengambil sikap tegas, sebelum rakyat Maluku melakukan sikap-sikap mosi tidak percaya kepada Wiranto," tandasnya.

Desakan untuk mencopot Wiranto dari jabatannya, juga disampaikan Abdullah Kelilauw.

Dirinya mengutarakan, gempa yang terjadi di Ambon dan sejumlah pulau di Maluku, sudah mencapai 900-an kali, dan merupakan gempa terlama di Indonesia.

Menurutnya, Gempa yang terjadi tentu masyarakat menjadi panik dan trauma.

"Ini trauma, bukan masalah pengungsi, orang rasa takut dengan ini, bukan butuh dari negara ini, negara tidak harus kita juga tidak pusing," cetusnya. 

Jelasnya, sebagai salah satu dari delapan provinsi yang melahirkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sampai saat ini Maluku tidak sama sekali diperhatikan.

"Ingat potensi perikanan dilaut Maluku, membiayai negara ini, bahkan nanti akan ada Blok Masela. Jadi perlu diingat, kita ini bukan pelengkap," tandasnya.