Bahas Permasalahan di Daerah, Gubernur Maluku Rangkul Bupati/Walikota, TNI dan Polri

AMBON - BERITA MALUKU. Gubernur Maluku, Murad Ismail merangkul Bupati/Walikota se-Maluku, dalam rangka membahas berbagai permasalahan-permasalahan yang ada di bumi seribu pulai ini, baik itu dari sisi pemerintahan, penagakan hukum maupun keamanan.

Rakor yang dibuka secara langsung oleh Gubernur Maluku, Murad Ismail dilantai tujuh kantor Gubernur, Selasa (10/09), dihadiri Kapolda Maluku, Royke Lumowa, Pangdam XVI Pattimura, Mayjen TNI Marga Taufiq, Wakajati Maluku, Erryl Prima Putera Agoes, Bupati, Walikota, Kapolres dan Dandim se-Maluku, serta menghadirkan Direktur Fasilitas Kepala Daerah Dan Perwakilan Rakyat Daerah Dirjen Otonomi Daersh Kemendagri, Budi S. Sudarmadi.

Dalam sambutannya, Gubernur mengatakan, saat ini pemprov Maluku menampung RPJMD 2019-2024 yang menjadi acuan kerja selam lima tahun kedepan. Untuk itu, pemerintah Kabupaten/Kota dapat menyelaraskan RPJMD tersebut dengan perencanaan-perencanaan daerah yang dapat memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Tidak hanya itu saja, orang nomor satu di Provinsi Maluku itu juga meminta semua kalangan termasuk Bupati/Walikota bersama-sama bersinergi untuk menurunkan angka kemiskinan dan mengurangi pengangguran di Maluku. Dimana sesuai data Statistik, angka kemiskinan di Maluku masih tinggi.

"Angka kemiskinan di Maluku masih tinggi namun sesuai data Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku, tahun 2018-2019 penurunan kemiskinan sebesar 0,43 persen dan pertumbuhan ekonomi Maluku 6,9 persen. Saya minta semua kalangan untuk terus berupaya menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran di Maluku. Saya meminta Bupati/walikota supaya lebih pro aktif mengundang investor berinvestasi di daerah sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat," sebutnya.

Dirinya mengajak semua pemangku kepentingan di Maluku harus berani menyuarakan kepentingan daerah dan masyarakat kepada Pemerintah Pusat.

"Kita harus berani menyuarakan kepentingan daerah dan masyarakat kepada pemerintah Pusat melalui pertimbangan-pertimbangan secara rasional maupun terstruktur berdasarkan kondisi geografis wilayah kita," pesannya.

Mantan Dankor Brimob Polri ini mengingatkan, agar masalah keamanan dan ketertiban harus diperhatikan karena hal itu menunjang pembangunan daerah.

"Bupati dan walikota harus menjalin hubungan kerja yang harmonis dan sinergi dengan jajaran TNI/Polri di daerah masing-masing," pintanya.