Wagub: RPJMD Harus Menjawab Permalasahan Kehidupan Masyarakat
http://www.beritamalukuonline.com/2019/08/wagub-rpjmd-harus-menjawab-permalasahan.html
Hal ini disampaikan Wakil Gubernur dalam sambutannya, sebelum membuka Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) RPJMD yang berlangsung di Santika Hotel, Kamis (22/08).
Turut dihadiri, Wakil Bupati Maluku Tenggara, Petrus Beruatwarin, Wakil Bupati Maluku Tengah, Marlatu Leleury dan Wakil Bupati Kepulauan Tanimbar, Agustinus Utuwaly.
Menurutnya, dalam pelaksamaan program dan kegiatan nantinya harus terangkum dalam dokumen perencanaan Iima tahunan ini, untuk dapat diselesaikan secara bersama oleh pemerintah dan seluruh komponen masyarakat Maluku.
Dirinya menjelaskan, tingkat kemiskinan di tahun 2018 sebesar 17,85 persen menempatkan Provinsi Maluku berada dalam posisi peringkat ke 4 provinsi termiskin dari 34 provinsi di Indonesia, permasaIahan Iainnya adalah pengangguran berada pada posisi tingkat pengangguran terbuka tertinggi nomor tiga pada februari 2019 sebesar 6,91.
"lnformasi yang menggembirakan kita adalah pertumbuhan ekonomi Maluku masih stabil dalam posisi diatas 5,9 persen. dan angka inflasi yang masih terkontrol dibawah 4 persen. sedangkan kondisi keamanan yang semakin kondusive dan terkontrol, menunjang adanya kepastian hukum dan aktivitas ekonomi masyarakat di 11 kabupaten/kota," ujarnya.
Lebih lanjut dikatakan, Wilayah Maluku sangat Iuas. yang terdiri dari 1.340 pulau besar dan kecil, sebagian besar wilayahnya terdiri dari perairan kurang lebih Iebih 92.6 persen dan Iuas daratannya hanya 6,4 persen.
Dengan jumlah penduduk diatas 1.865.000, menurutnya wilayah seluas ini memiliki potensi unggulan perikanan baik budidayu maupun penangkapan. perkebunan rempah-rempah, yang memiliki nilai historis tinggi yang sangat menunjang unggulan pariwisata kita. Unggulan kita bukan hanya terdapat pulau potensi pertambangan yang terdapat pada 16 cekungan potensial migas. dan potensi hasil hutan yang belum di olah dan dikembangkan dengan baik, Tetapi ke semua itu. perlu saya ingatkan bahwa posisi kepulauan Maluk, berada pada penemuan tiga lempeng aktif dunia yang memillki potensi bencana yang perlu selalu diantisipasi dalam segala aspek perencanaan dalam rumusan RPJMD dan Renstra OPD.
Dari berbagai informasi yang disampaikan, kata Mantan Bupati MBD ini, aspek perencanaan harus mempertimbangkan posisi RPJMD sebagai dokumen perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang sistem perencanaan pembangunan nasional Nomor 25 tahm 2004 mengharuskan untuk mendasari perencanaan pembangunan pada dokumen perencanaan jangka Panjang yaitu rencana Pembangunan Jangka panjang Daerah Tahun 2005-2025 dan dokumen rencana tata Ruang wilayah Provinsi Maluku Tahun 2013-2033.
Dokumen perencanaan pembangunan spasial, dengan perananan wilayah kepulauan Maluku berbasis dengan pulau, laut pulau dan pintu jamak, kondisi Maluku seperti ini, maka harapan besar Orno untuk mensejajarkan Maluku dengan daerah lain tertuang dalam visi dan misi, sebagai berikut, Maluku yang terkelola secara jujur, bersih dan melayani, terjamin dalam kesejahteraan, dan berdaulat atas gugusan kepulauan.
Yang selanjutnya, tutur Orno dijabarkan keenam misi, yaitu mewujudkan birokrasi yang dinamis, jujur, bersih, dan melayani, meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, murah dan terjangkau, pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, peningkatan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau, meningkatkan suasana kondusif untuk investasi, budaya dan parawisata dan mewujudkan sumber daya manusia yang profesional, kreatif, mandiri dan berprestasi
"Keenam misi ini merupakan saripati dari tujuan utama pembangunan, selama lima tahun kedepan," ucapnya.
Mendasari pemahaman pada visi dan misi ini, lanjutnya dengan mengevaluasi dinamika kehidupan, sosial, ekonomi masyarakat, sebagai pengaruh dan pertumbuhan ekonomi regional, nasional, dan imternasional serta mendasari pada isu lingkungan dan pembangunan berkelanjutan, dimana secara garis besarnya permasalahan daerah terangkum dalam tujuh isu utama, yaitu percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan pengangguran, revitalisasi Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan mutu Layanan Publik, peningkatan Kualitas Pendidikan dan Pelayanan, kesehatan yang Merata dan Terjangkau, optimalisasi Pengelolaan SDA, Penataan Ruang. Lingkungan Hidup dan Pengembangan Industri pengolahan Secara Berkelanjutan, peningkatan lnfrastruktur dan Konektivitas Gugus Pulau secara merata, peningkatan Suasana Kondusif, Damai. Harmonis, dan berbudaya yang Mendukung Aktivitas Ekonomi, Investasi, dan Pariwisata, serta peningkatan Kualitas HidUp dan Kapasitas SDM yang unggul.
"Berbagai permasalah tersebut harus tersusun dalam Program program yang rasional. terstruktur, bersinergi. dapat berkolaborasi pendanaan antar lembaga sehingga mampu mengatasi berbagai kendala yang dihadapi dalam upaya peroepatan pembangunan Maluku. Sesuai Visi Misi Pemerintah untuk kesejahteraan Rakyat," pungkasnya.
