Wacana Pemekaran Provinsi Maluku Tenggara Raya, Jasmono: Kita Tunggu Usulan

AMBON - BERITA MALUKU. Pemekaran provinsi Maluku Tenggara Raya, terus disuarakan baik melalui dukungan anggota legislatif maupun dukungan pemerintah daerah kabupaten/kota. Bahkan anggota legislatif dari lima kabupaten/kota yang duduk di DPRD Provinsi Maluku, telah duduk bersama untuk membicarakan hal ini.

Ketua Komisi A DPRD Provinsi Maluku, Melkias Frans juga meminta Pemkab Maluku Tenggara dan Pemkot Tual mempersiapkan dukungan bagi terbentuknya provinsi Maluku Tenggara Raya.

Pernyataan ini, ternyata direspon baik oleh Bupati Maluku Tenggara, Thaher Hanubun, yang memberikan dukungan penuh terkait wacana pemekaran provinsi baru ini.

Kepala Biro Pemerintah setda Maluku, Jasmono yang dimintai tanggap terkait hal ini mengungkapkan, sudah mengetahui hal ini. Hanya saja, sampai saat ini belum ada dokumen resmi yang disampaikan kepada pemprov Maluku.

"Usulan dokumen resminya belum disampaikan ke pemprov, pada prinsipnya kita tunggu," ujar Jasmono kepada awak media, Senin (5/8/2019). 

Dirinya menjelaskan, ada beberapa persyaratan yang dipenuhi untuk pemekaran daerah, yaitu persyaratan dasar yang terbagi dua, persyaratan kewilayahan dan pasyaratan kapasitas daerah, kemudian persyaratan adminsitrasi.

"Sepanjang calon daerah otonom baru ini sudah mempersiapkan persyaratan itu silahkan disampaikan, tapi ini harus berposes karena banyak indikator yang harus diperhatikan," tuturnya.

Walaupun demikian, pemakaran wilayah juga bisa dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan strategis nasional, yaitu untuk daerah perbatasan, tertluar dan tertentu.

"Pada prinsipnya kita menunggu, namun sampai saat ini dokumen resmi belum juga disampaikan ke pemda provinsi Maluku," pungkasnya.