FOMAB Tuntut Anak Daerah Diprioritaskan Ikut Tes CPNS di Kabupaten Bursel | Berita Maluku Online Berita Maluku Online
Loading...

FOMAB Tuntut Anak Daerah Diprioritaskan Ikut Tes CPNS di Kabupaten Bursel

BERITA MALUKU. Memasuki proses penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di seluruh Indonesia termasuk di Kabupaten Buru Selatan (Bursel), Provinsi Maluku, Forum Masyarakat Adat Pulau Buru (FOMAB) mendesak prioritaskan anak daerah Bursel. Desakan mereka dilontarkan dalam aksi demo di Kantor Bupati dan DPRD setempat, Kamis (20/9).

Pantauan media ini, aksi unjuk rasa ini berlangsung dari jam 09.00 WIT hingga siang hari. Para pendemo sebelum menuju titik-titik aksinya, mereka mengutari dalam kota Namrole, pusat ibukota Kabupaten Bursel.

Para pendemo dipimpin Naradem Hukunala selaku Koordinator Lapangan (Korlap). Pendemo yang berulah 10 orang ini mendapat pengawalan dari anggota Polsek Namrole.

Dengan menggunakan mobil pick up dilengkapi pengeras suara dan bendera merah putih, titik aksi demo pertama yakni kantor Pencatatan Sipil dan Kependudukan untuk bertemu Kepala Dinas, Ruslan Makatita.

Dalam pertemuan itu pendemo mempersoalkan proses perpindahan penduduk dari daerah lain masuk ke Kabupaten Buru Selatan dalam rangka mengikuti seleksi CPNS.

"Jangan sampai Kabupaten Buru Selatan sebagai transit CPNS. Ada transit Passo untuk terminal mobil, dan Kabupaten Buru Selatan sebagai transit CPNS, yang kita dikuatirkan seperti itu,” teriak Naraden Hukunala.

Menyikapi itu, Kadis Dukcapil Ruslan Makatita mengatakan dirinya tak bisa melarang setiap warga negara yang datang untuk pengurusan perpindahan penduduk dari satu daerah ke Buru Selatan.

"Kalau saya membatasi atau melarang atau tidak melayani proses itu berarti saya menyalahi aturan," ujar Makatitta.

Makatitta mengaku melakukan proses itu sesuai sistim yang dibuat berdasarkan surat meterangan domisili dari desa.

Usai dari Pencatatan Sipil, pendemo menuju Kantor Bupati. Di kantor bupati pendemo berorasi hampir sejam, namun tak ada Bupati dan wakil Bupati atapun pejabat lainnya yang menenui mereka.

Pendemo menuntut janji politik Bupati Tagop Soulisa dan Wakil Bupati Ayub Seleky saat kampanye akan memprioritaskan anak-anak daerah namun janji politik itu sampai saat ini dinilai tak direalisasikan.

Pendemo juga menuntut pencopotan jabatan Kepala BKD AM Laitupa. Menurut pendemo jumlah kuota CPNS untuk Buru Selatan sebanyak 302 itu telah ada jatahnya dan sudah diatur.

"Kami minta agar Kepala BKD dicopot, karena kuota CPNS yang sebanyak 302 itu sudah diatur, dari luar daerah sekian dan anak daerah sekian," kata pendemo.

Pantauan media ini, sekitar pukul 12.00 wit, pendemo mendapat informasi dari anggota Pol.PP bahwa seluruh pejabat daerah sedang berada di Kantor DPRD,  kemudia mereka menuju gedung wakil rakyat itu.

Tiba di sana, pendemo ini kembali berorasi meminta wakil rakyat menemui mereka, namun tak satupun keluar menemui pendemo.

Dalam orasi mereka meminta DPRD melakukan fungsi pengawasan terhadap proses penerimaan CPNS Buru Selatan, agar lebih prioritaskan anak-anak daerah.

Korlap Naraden Hukunala didampingi Aser Biloro melakukan orasi secara bergantian. Mereka mendesak fungsi pengawasan harus dilakukan.

Pendemo mengancam akan kembali dengan jumlah pendemo yang lebih banyak dengan perwakilan dari seluruh 6 Kecamatan yang ada di Kabupaten Buru Selatan.

Saiful Loilatu salah satu orator pendemo mengancam membakar kantor DPRD jika tuntutan mereka ditanggapi serius. Bahkan aib anggota DPRD Buru Selatan akan dibuka agar masyarakat tahu.

Sebelum meninggal gedung DPRD, para pendemo mengaku menyesali ketidak hadiran Ketua DPRD Bursel, Arkilaus Solissa. (AZMI)
Daerah 9018913538031350871

Posting Komentar

emo-but-icon

Beranda item

# Kota Ambon

Indeks

# TNI - POLRI

Indeks

#ANEKA

Indeks

Kurs Mata Uang