Titawael: Diduga Laporan Keuangan DD Waeturen Bursel Dibuat Fiktif

BERITA MALUKU. Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesja (GMNI) Komisariat Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Unpatti Ambon, Edison Titawael meminta penegak hukum menelusuri penggunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Dana (ADD) Desa Waeturen, Kecamatan Leksula, Kabupaten Buru Selatan (Bursel) yang dikelola Kades Yacob Tasane lantaran diduga terdapat banyak sekali kejanggalan dan juga terdapat banyak dugaan pentimpangan penggunaan dana-dana tersebut.

“Olehnya itu, kami harap yang punya kewenangan terhadap pengawasan dana-dana ini, baik kepolisian maupun kejaksaan bisa turun ke Waeturen dan memeriksa secara fisik penggunaan dana desa di sana, mengingat laporan-laporan yang dibuat oleh Kades Yacob Tasane sepanjang periode kepemimpinannya diduga fiktif belaka,” ungkap Titawael kepada sejumlah wartawan di Namrole, Selasa (28/11).

Anak adat Buru Selatan ini mendesak Bupati Bursel Tagop Sudarsono Soulissa dan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (BPMD) Kabupaten Bursel, David Seleky mengevaluasi Kades Waeturen sebab selama ini tidak transparan mengelola dana bantuan pemerintah di desanya.

“Pak Bupati dan Kepala BPMD harus memberikan teguran kepada Kades Waeturan agar Kades ini juga bisa transparan,” pintanya.

Dikatakan, selama menjabat Kades, Yacop Tasane dinilai tak transparan mengelola DD maupun ADD, bahkan tak transparan kepada masyarakat, karena masyarakat tak tahu dana tersebut diperuntukkan untuk apa saja.

Menurutnya, perencanaan program dan pembangunan jangka pendek maupun jangka panjang di desa tersebut, Kades tak pernah melibatkan tokoh masyarakat di Desa Waeturen dalam musyawarah. Bahkan Kades terkesan mengatur sendiri perencanaan program dan pembangunan di desa tanpa diketahui oleh masyarakat.

Diungkapkan juga, program pemberdayaan di Desa Waeturen, sejauh ini banyak salah sasaran, contohnya, bantuan kepada kelompok nelayan berupa body tuna dan mesin tidak diserahkan kepada kelompok yang telah mendaftar tetapi diberikan kepada kelompok yang tak ada dalam daftar.

“Parahnya lagi, mereka yang ada di kelompok-kelompok yang dapat bantuan ini dari sisi kesejahteraan, mereka sudah sejahtera dan sudah punya body tuna dan mesin yang banyak, sehingga menimbulkan kekecewaan dan kecemburuan di antara masyarakat banyak,” kesalnya.

Titawael mempertanyakan pembangunan Balai Pertemuan dan Balai Desa di Waeturen yang telah dibangun selama tiga tahun anggaran, tetapi hingga saat ini belum difungsikan.

“Terkait dengan pembangunan Balai Pertemuan dan Balai Desa dari sisi aturan itu bisa dibenarkan tidak, sebab yang kami tahu satu bangunan itu dibangun satu tahun saja, tapi ini sampai tiga tahap atau tiga tahun, yakni dari 2015, 2016 ddan 2017 baru selesai, tapi belum bisa difungsikan karena belum ada meubelernya," ungkapnya lagi.

Tak hanya itu, Titawael membeberkan ada kebijakan Kades yang tidak bisa diterima akal sehat, yakni melakukan pemotongan terhadap insentif milik salah satu Kaur Desa Waeturen untuk membayar Beras Miskin (Raskin). Bahkan, sejak menjabat hingga saat ini tidak ada pembangunan jalan ataupun pagar di Desa Waetren dari DD maupun ADD.

“Dana-dana itu dikemanakan, tidak ada pembangunan pagar dan jalan. Yang ada pelebaran jalan itu hanya proyek PNPM Mandiri dari tahun 2011 sehingga kesimpulannya Kades Waeturen ini telah menggunakan Dana Desa untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya sehingga masyarakat merasa kecewa,” papar lelaki tersebut.

Menurutnya, sejak menjabat sampai saat ini, Kades hanya berdinas di kantor tak lebih dari empat kali, berbeda dari Kades-Kades sebelumnya yang berdinas paling sedikit satu minggu dua kali.

“Papan Informasi dan papan 10 program PKK saja tidak ada, lalu anggaran-anggarannya dikemanakan,” pungkasnya. (LE)