Terkait Masalah Pelayanan, HMI Masohi Demo Disdukcapil
http://www.beritamalukuonline.com/2017/08/terkait-masalah-pelayanan-hmi-masohi.html
Demonstrasi dengan orasi jalanan itu berlangsung, Selasa (15/08/2017), dimulai dari depan Pasar Binaya jl. Abullah Soulisa Masohi.
Para demonstran yang berjumlah puluhan orang itu, melanjutkan orasi didepan kantor Disduk Capil Malteng jl. Imam Bonjol, Masohi, yang tentunya menjadi sasaran utama para demonstran.
Sementara itu, Aksi orasi di depan kantor Dukcapil, sempat menjadi perhatian ratusan masyarakat yang hendak melakukan pengurusan dikantor tersebut.
Dalam Orasi, Hermanyah Toyo mengatakan, ada sejunlah masalah yang harus diperbaiki oleh Nova Anakotta selaku kepala Dinas Dukcapil.
Masalah tersebut diantaranya, hilangkan pelayanan diskriminatif atau lalayanan karena nepotisme,
Selain layanan berbau diskriminatif, waktu penyelesaian pelayanan yang dilakukan pegawai di dinas tersebut, di mata HMI, dinilai lamban.
"Pelayanan harus adil tidak boleh diskriminatif terhadap publik. Semua masyarakat memiliki hak sama mendapatkan pelayanan, bukan karena jabatan kerabat atau sikap nepotisme yang ditunjukan para pegawai capil dalam memberikan pelayanan. Banyak publik mengeluh soal waktu pelayanan. Karena itu kami minta Kadis mengawal bawahan agar pelayanan yang diberikan efektif dan persingkat waktu penyelesaian," ujar Toyo.
Toyo menambahkan, Dinas diminta proaktif ciptakan layanan Catatan sipil pada setiap kecamatan.
"Tolong ciptakan pelayanan Dukcapil juga di setiap kecamatan, agar masyarakat di kecamatan yang jauh dari Disdukcapil, tidak perlu ke sini, mengeluarkan biaya ratusan ribu," pintah Toyo.
Sementara, orator lainnya, Akip Sella menambahkan, soal cetak e-KTP bagi masyarakat yang sudah melakukan perekaman tetapi belum mendapatkan fisik E-KTP segera diselesaikan.
"Dinas harus ekstra mencetak e-KTP masyarakat yang sudah terkam berbulan bulan. Jangan membiarkan publik menunggu dengan alasan server jariangan ataupun kehabisan stok kartu," harap Sella.
Sella juga mengingatkan, agar Satpol PP yang bertugas di dinas tersebut, tidak bersikap arogan kepada masyarakat yang hendak melakukan pengurusan.
"Kami juga mengingatkan kepada kadis, agar memperingatkan anggota Satpol PP yang bertugas di kantor yang bapak pimpin. Agar mereka tidak besikap arogan kepada masyarakat, apalagi sampai mengusir masyarakat yang mempertanyakan haknya untuk dilayani," tandas Sella.
Usai menyampaikan orasi, para demonstran memberikan kesempatan kepada Nova Anakotta yang menyaksikan langusung aksi tersebut dan memberikan tanggaan permintaan mereka.
"Prinsipnya saya berterima kasih atas aksi ini dan inlah demokrasi," ungkap Anakotta.
Menurutnya, pelayanan di dinas ini merupakan pelayanan wajib sebagaimana perintah undang-undang. Tetapi saya mau klarifikasi bahwa kami lamban. Selama saya pimpin saya sudah mengelilingi seluruh kecamatan dan daerah yang jauh dari akses transportasi untuk memeberikan pelayanan langsung. Adapun masyarakat yang pengurusan kartu keluarga belum selesai itu karena dia tidak mengajukan pembuatan kartu keluarga yang dilampiri dengan akta nika atau keterangan dari kepala pemerintah Negeri sehingga masalahnya terkatung-katung." jelas Anakotta.
Anakotta juga mengatakan, persoalan KTP bukan persoalan daerah tetapi persoalan Nasional.
"Soal e-KTP semua orang tahu ini persoalan Nasional. Soal pelayanan KTP data 2015, 127.000 masyarakat wajib e-KTP belum terlayani sebelum saya masuk. 2016 kita lakukan pelayanan keliling ke kecamtan, sudah tinggal 47.000 yang belum terlayani," ungkap Anakotta.
Dirinya juga mengakui, saat ini pihaknya sedang dalam pembenahan pelayanan untuk lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya.
