Pemprov Malut Siapkan 96 Unit Rumah PNS

BERITA MALUKU. Pemerintah Provinsi Maluku Utara sedang menyiapkan sedikitnya 96 unit rumah bagi Pegawai Negeri Sipil di Sofifi guna mendukung pelayanan bagi masyarakat setempat.

"Ke-96 unit rumah diperuntukkan bagi PNS Provinsi Malut, karena sebagian besar PNS masih tinggal di Kota Ternate," kata Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) Pemprov Malut, Santrani Abusama di Ternate, Kamis (25/5/2017).

Untuk mewujudkan pembangunan itu, Wakil Gubernur Malut, Muhammad Natsir Thaib, Sekprov Muabdin Radjab dan Kepala Disperkim Santrani Abusama meninjau lokasi perumahan ini berada di Desa dan melakukan peletakkan batu pertama dimulainya pengerjaan proyek tesrebut.

Santarani Abusama mengatakan, tahun ini menuju Sofifi ramai, sesuai dengan cita-cita gubernur-wagub sudah tercapai, meskipun masih bertahap.

Selain itu, sesuai arahan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), serta koordinasi intens dengan Desperkim, sehingga kebutuhan pembangunan 96 unit perumahan PNS bisa diakomodir dalam APBD tahun 2017.

Dia menjelaskan, 96 unit perumahan PNS dengan pagu anggaran sebesar Rp19 miliar, bahkan masih ada lahan yang tersisa sekitar 10 hektar, namun dipastikan 2018 seluruh kebutuhan pegawai pasti sudah terpenuhi.

"Saya bersama Bappeda, setalah rapat terbatas dengan presiden ada sekitar 3.500 unit perumahan akan selesai. Sesuai visi gubernur, maka PNS lebih maksimal dipindah ke Sofifi, baik dari aspek ekonomi bisa berjalan dilihat dengan adanya perkembagan yang signifikan," ujar Santarani.

Sementara itu, Wakil Gubernur Malut, Muhammad Natsir Thaib ketika dihubungi mengatakan, perumahan PNS tahap III ini berjumlah 96 unit, dalam rangka agar seluruh PNS berada di Pemprov bisa menempati dan proses pekerjaan pembangunan harus sesuai target perencanaan.

Menurutnya, kinerja pegawai bisa dikatakan bagus tentu harus didukung dengan fasilitas pegawai, meskipun saat ini Pemprov masih kekurangan infrastruktur, tetapi atas dasar kerja keras seluruh SKPD pasti bisa teratasi secara bertahap.

Sehingga, untuk memenuhi kebutuhan pegawai, kata Wagub, setiap tahun Pemprov tetap alokasi anggaran pembangunan perumahan PNS, agar seluruh kebutuhan bisa tercapai hingga tahun 2018 mendatang.