Sejumlah Wartawan Mengaku Kesal, Pengamanan Puncak HPN Dinilai Berlebihan

BERITA MALUKU. Pengamanan puncak perayaan Hari Pers Nasional (HPN) di Kota Ambon, Provinsi Maluku, Kamis (9/2/2017) yang dihadiri Presiden Jokowi, dinilai berlebihan oleh sebagian insan pers.

Beberapa wartawan sejumlah provinsi mengaku, tidak diperkenankan masuk ke lokasi untuk mengikuti acara puncak HPN, walaupun mereka telah mengantongi id card ataupun undangan.

“Saya dan teman – teman dari Sumut kan pakai id card dari panitia, tapi kenapa kami tidak diizinkan masuk. Kan kita datang dari jauh nih untuk HPN, kenapa tidak bisa masuk? Kita kecewa sekali,” ujar Binsar Panjaitan, wartawan harian Matahari Medan – Sumatra Utara (Sumut) kepada Berita Maluku Online.

Hal yang sama disampaikan Heru dan anggota PWI Sulteng. Menurutnya, sebenarnya kesan militarisme tidak boleh diperlihatkan pada acara setingkat HPN ini, apalai kondisi Ambon sudah kondusif.

“Inikan hari kita (Wartawan), kenapa dipersulit. Dibandingkan mengikuti kegiatan HPN di provinsi lain di Indonesia, HPN Ambon sanat mengecewakan sekali. Kita ini bukan teroris lalu ada banyak penjagaan khusus untuk wartawan. HPN di Lombok dan Batam misalnya, kita wartawan aman-aman saja.,” ujar Heru.

“Kita bingung, sebenarnya arti HPN ini hari pers nasional ataukah ‘Hari Pejabat Nasional’ sehingga kita wartawan dibatasi.
Lagian selama ini, tak ada keributan berarti usai puncak acara HPN di daerah lain,” tambah Abdul Hamid anggota PWI Sulteng mewakili beberapa rekanya yang juga tak diizinkan memasuki barisan ring satu untuk mengikuti acara puncak HPN.

Pantauan media ini, selain utusan PWI Sumut, Sulteng dan Sulsel, sejumlah anggota PWI asal Sumsel, Riau dan sejumlah anggota PWI Maluku dan sejumlah anggota panitia tak diizinkan memasuki lapangan upacara Brimob Polda Maluku di wilayah Tantui Ambon, dengan alasan yang berbeda yakni tak mendapatkan id card ataupun datang terlambat.

Selain pengamanan masuk terhadap wartawan diperketat pada puncak hari perayaan akbarnya, para tamu undangan, dan komponen masyarakat sipil lainnya juga ikut diperlakukan sama, kendaraan maupun barang bawaan mereka ikut digeledah untuk mencegah hal-hal yang tak diinginkan.