784 Personil Polri Diterjunkan Amankan Pilkada Kota Ambon dan Malteng

BERITA MALUKU. Sebanyak 784 Personil Polri diterjunkan untuk mengamankan jalannya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak jilid dua yang akan berlangsung 15 Febuari 2017 mendatang.

784 personil tersebut dibantu oleh 250 personil TNI, 1.906 personil Linmas, dalam mengamankan 390.645 pemilih, yang akan terbesar pada 935 TPS, baik di kota Ambon maupun Kabupaten Maluku Tengah.

Dalam apel pergeseran pasukan pengamanan tahap pungut, hitung pemilukada kota Ambon dan Kabupaten Maluku Tengah, yang berlangsung di lapangan upacara Polda Maluku, Senin (13/2/2017), Kapolres Pulau Ambon dan Pulau Pulau Lease, AKBP Harold Huwae, memerintahkan kepada seluruh jajaran maupun personil yang dilibatkan untuk mengawal proses pencoblosan dengan sebaik-baiknya.

Dengan mengedepankan netralitas petugas keamanan tanpa berupaya mempengaruhi orang maupun kelompok dalam menentukan hak pilihnya dan selalu berupaya mewujudkan situasi kamtibmas yang kondusif, memberikan rasa aman kepada penyelenggara, dan peserta pemilu serta menjamin masyarakat dapat menggunakan hak pilihnya sesuai hati nurani masing-masing.

Dalam rangka mendukung hal tersebut, dirinya juga memerintahkan seluruh pimpinan dan jajaran atau personil yang dilibatkan agar terus meningkatkan kemampuan personil serta memberikan kelengkapan perseorangan yang memadai dalam menghadapi berbagai potensi ancaman yang terjadi pada Pilkada kali ini.

Selain itu juga, seluruh jajaran pengamanan agar pro aktif dan memperkokoh sinergi antar mitra keamanan lainnya, penyelenggara pemilu, pemerintah kabupaten/kota dalam mendukung terselenggaranya Pilkada.

Tak hanya itu, ada beberapa harapan Huwae kepada seluruh personil, yakni memperkokoh kerjasama yang harmonis dengan seluruh penyelenggara pilkada, unsur keamanan lainnya serta seluruh komponen masyarakat guna mewujudkan sinergi antar satuan pengamanan yang pro aktif dalam rangka pengamanan Pilkada.

Bagi segenap personil keamanan baik TNI, Polri dapat menjaga komitmen dan netralitas serta tidak terlibat dalam kegiatan politik praktis dalam penyelenggara pilkada, yang dapat menurunkan kepercayaan masyarakat.

Tingkat kewaspadaan terhadap ancaman terorisme ataupun kelompok yang memanfaatkan momentum pilkada tahun ini, khususnya wilayah yang memiliki kerawanan serta berpotensi dijadikan target oleh pelaku.

Yang terakhir, dirinya memintakan untuk melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran tindak pidana pemilu secara terpadu.