DPRD Ternate Dukung Pembayaran Retribusi Pasar Melalui Bank

BERITA MALUKU. DPRD Kota Ternate, Maluku Utara, mendukung pemerintah setempat yang akan menerapkan pembayaran semua jenis retribusi pasar melalui bank, karena cara itu dapat mencegah penyimpangan.

"Selama ini retribusi pasar yang dipungut petugas pasar dari para pedagang disinyalir banyak yang masuk ke kantung pribadi, terbukti dari rendahnya nilai yang masuk ke kas daerah jika dibandingkan dengan jumlaha pedagang di seluruh pasar di Kota Ternate," kata anggota DPRD Kota Ternate Ikbal Ruray di Ternate, Kamis (15/12/2016).

Pembayaran retribusi pasar melalui bank dengan menggunakan kartu elektronik pedagang seperti yang pernah diterapkan diberbagai daerah di Indonesia, juga dapat membebaskan pasar dari segala bentuk pungutan liar, yang selama ini sangat merugikan pedagang.

Ikbal Ruray mengatakan, pembayaran retribusi pasar melalui bank dapat pula memaksimalkan penerimaan daerah dari retribusi pasar, bahkan potensi penerimaan setiap tahun bisa dipastikan karena tinggal melihat jumlah pedagang di pasar, jenis retribusi dan nilai retribusi setiap bulan.

Namun, dalam menerapkan pembayaran retribusi melalui bank itu Pemkot Ternate harus terlebih dahulu membenahi seluruh pasar sehingga semua pedagang bisa mendapatkan tempatdi pasar. Selain itu harusa membuat data dasar pedagang agar bisa diketahui mana pedagang yang menetap dan mana yang musiman.

Ikbal Ruray juga meminta kepada Pemkot Ternate untuk memberdayakan para pedagang di seluruh pasar di Ternate, khususnya dari segi modal usaha, karena fakta di lapangan menunjukan banyak pedagang yang terpaksa meminjam modal usaha dari rentenir meski harus membayar bunga mahal.

Pemkot Ternate dapat memanfaatkan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) milik Pemkot Ternate untuk membantu modal usaha para pedagang tersebut dengan memberikan berbagai kemudahan persyaratan, misalnya untuk pinjaman dalam jumlah tertentu tidak perlu menggunakan agunan.

Sebelumnya Wali Kota Ternate Burhan Abdurrahman mengatakan pemkot telah menjajaki kerja sama dengan salah satu bank nasional mengenai pembayaran retribusi pasar melalui bank dengan menggunakan kartu pedagang elektronik dan direncanakan mulai diberlakukan pada 2017.