RSUD Haulussy Berada dalam Posisi Hutang Piutang

BERITA MALUKU. Pendapatan Rumah Sakit Umum Daerah(RSUD) dr. M. Haulussy Ambon ternyata hanya dipakai untuk menutupi hutang yang nilainya mencapai miliaran rupiah.

"Kami cukup terbebani sekali dengan persoalan ini karena RSUD mengolah pendapatan hanya untuk membayar hutang lalu bagaimana mau beli peralatan kesehatan baru atau memperbaikinya, kondisi ruangan bisa steril dan layak sebagai Rumah sakit rujukan provinsi," kata Wakil Ketua DPRD Maluku, Elvyana Pattiasina, di Ambon, Kamis (3/11/2016).

Penjelasan Elvyana disampaikan dalam rapat tim anggaran legislatif dengan tim anggaran Pemprov Maluku dalam rangka penilaian kesesuaian RAPBD Perubahan 2016, dipimpin wakil ketua DPRD Maluku, Syaid Mudzakir Assegaf.

Menurut dia, sebagai rumah sakit pusat rujukan provinsi di mana RSUD Haulussy ini melayani seluruh rujukan dari 11 kabupaten/kota di Maluku maupun Maluku Utara.

Namun, RSUD Haulussy terus berada dalam posisi hutang piutang setiap waktu, dan dalam proses pelayanan kesehatannya berdampak pada pasien-pasien yang datang dengan harapan mendapatkan pelayanan secara baik.

"Sebenarnya mereka tidak mendapatkan apa yang diimpikan karena setelah ditelusuri, pihak rumah sakit beralasan tidak mempunyai obat di apotik karena memang tidak ada biaya atau dokter mau melakukan tindakan operasi terkadang oksigennya tidak ada padahal ini sangat vital," ujarnya.

Padahal RSUD haulussy Ambon sudah berstatus badan layanan umum daerah (BLUD) tetapi ibarat anak diberi modal tidak cukup berdiri sendiri dan tidak ada kontrol serta pendampingan.

Dari waktu ke waktu pelayanan RSUD Hauluessy terus menjadi keluhan masyarakat dan hutang RSUD Haulussy pada 2016 mencapai Rp17 miliar.

Apa yang menjadi kontribusi Pemprov Maluku membantu pelayanan RSUD Haulussy ini karena semakin terpuruk.

Apalagi, para pejabat di jajaran Pemprov Maluku juga tidak pernah datang berobat di situ sehingga tidak mengetahui pasti persoalan yang terjadi di rumah sakit milik pemerintah tersebut.

"Begitu banyak persoalan yang dimediasi oleh DPRD melalui komisi D dan pada saat pihak RSUD Hauluessy dipanggil, mereka selalu memberikan jaminan bahwa akan ditindaklanjuti tetapi nyatanya tidak mampu mengingat uangnya hanya membayar hutang," kata Elvyana.

DPRD diminta persetujuannya bantu membayar hutang tapi ternyata sampai sekarang belum selesai karena pada 2016 masih Rp17 miliar.

Apotik juga tidak bisa memberikan obat yang dibuat oleh dokter atau laboratorium tidak mau melayani permintaan pemeriksaan penunjang sesuai resep rujukan dokter.

Dia mencontohkan,ada pasien yang jatuh tertusuk mata pada pekan lalu, tetapi empat jam pasien belum ditangani karena tidak ada benang khusus untuk jahit.

"Kalau menunggu rumah sakit internasional baru akan dibangun lalu pelayanan kesehatan pasien untuk jangka pendek seperti apa," tegas Elvyana.

Sedangkan, Sekda Maluku, Hamin Bin Thahir yang juga selaku ketua tim anggaran Pemprov setempat menjelaskan kalau pihaknya sudah melakukan pertemuan dengan sembilan dokter operator dan anastesi serta direktur RSUD Haulussy.

Pertemuan ini dimaksudkan guna melihat berbagai hal yang terkait dengan permasalahan di sana.

"Saya meminta berapa biaya hutang rumah sakit seluruhnya agar Pemprov Maluku bisa menyikapi dalam tahun anggaran 2017 untuk diverifikasi langsung," tandas Sekda.

Kemudian kebutuhan-kebutuhan obatnya bagaimana, karena ini juga sebagai akibat dari pemberlakukan BPJS sehingga Pemprov Maluku harus menyikapi persoalan itu, termasuk fasilitas dan sarana RS seperti alat scaning.

"Sehingga pelayanan kesehatan masyarakat semakin baik dan Pemprov Maluku siap meresponinya," kata Sekda.