Gubernur Maluku Inginkan Ujian Nasional Dikembalikan ke Pemda

BERITA MALUKU. Ada beberapa opsi yang ditentukan pemerintah pusat terkait kebijakan Ujian Nasional (UN), antara lain menghapus sementara (moratorium) UN tahun ajaran 2017 atau menyerahkan kepada pemerintah daerah, terutama untuk jenjang SMA/SMK-sederajat.

Menyikpai hal tersebut, Gubernur Maluku, Said Assagaff mengungkapkan, sebaiknya UN diserahkan kepada Pemerintah Daerah. 

“Kalau menurut saya serahkan kepada daerah saja, kita lebih bertanggungjawab,” ucap Gubernur kepada wartawan di kantor Gubernur Maluku, Senin (28/11/2016).

Dirinya mengungkapkan, siap 100 persen jika UN dialihkan ke daerah, apalagi Maluku memiliki segudang universitas terkenal, salah satu Universitas Pattimura, yang terkenal dengan sumber daya manusia yang berkualitas. 

Menurutnya, kalau diserahkan ke daerah tidak ada masalah, dan kalau ada masalah kecil atau sebesar apapun daerah bisa menyelesaikannya.

“Selama puluhan tahun UN ditangani pemerintah pusat, namun masih saja ada banyak masalah, sekali-kali pusat berani untuk memberikan kepada daerah untuk bertanggungjawab,” ungkapnya. 

Orang nomor satu ini menegaskan, pada prinsipnya Maluku siap mengambil alih penanganan UN yang selama ini ditangani oleh pusat.