DPRD Harap Pemprov Maluku Evaluasi Anggaran Daerah

BERITA MALUKU. DPRD Provinsi Maluku mengharapkan pemprov mengevaluasi penyusunan anggaran daerah yang lebih diarahkan kepada upaya pengentasan kemiskinan dan pengangguran dalam APBD provinsi tahun anggaran 2017.

"Evaluasi ini perlu dilakukan mengingat sebagian besar anggaran masih habis terpakai untuk biaya rutin dan biaya lain yang sebenarnya tidak punya korelasi langsung terhadap pengentasan kemiskinan," kata wakil ketua DPRD Maluku, Syaid Mudzakir Assagaf di Ambon, Sabtu (19/11/2016).

Hingga kini pemprov juga belum memproses penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah 2017 untuk diserahkan ke DPRD, sementara tahun anggaran 2016 sudah hampir berakhir.

Menurut dia, sesuai ketentuan maka akhir November ini sudah harus selesai dilakukan pembahasan antara legislatif dengan eksekutif.

"Tetapi dewan tetap akan menggunakan kewenangannya melakukan proses yang normatif terhadap pembahasan ini dan kalau ada konsekwensi yang ditimbulkan maka kita sama-sama menerima, yang penting kualitas pembahasannya dijaga," kata Syaid.

Untuk itu, DPRD telah melakukan konsolidasi untuk penetapan agenda tersebut dan basis penetapan agenda adalah bagaimana pembahasan berjalan efektif, efisien, serta berkualitas.

DPRD tidak ingin alasan desakan waktu lalu proses pembahasan RAPBD mengesampingkan azas efektifitas dan kualitas.

Apalagi di tahun ini, angka kemiskinan Maluku masih berjalan di tempat dibandingkan tahun sebelumnya, sementara RPMJ gubernur justeru ada peningkatan signifikan, artinya ada penurunan angka kemiskinan dan pengangguran.

"Kalau dari data yang disajikan BPS tahun ini angkanya tetap, artinya intervensi anggaran pemerintah terhadap penyelesaian kemiskinan ini belum terlalu maksimal," ujarnya.