Usai HUT Kemerdekaan RI, Gubernur Maluku Rombak Birokrasi

BERITA MALUKU. Untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik, berintegrasi, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Maka dalam waktu dekat, tepatnya pada 18 Agustus 2016, atau usai peringatan HUT Kemerdekaan RI, Gubernur Maluku, Said Assagaff melakukan perombakan terhadap birokrasi dalam tubuh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku.

“Jangan di tanggal 17 Agustus, kan di hari itu kita sedang merdeka,” ucapnya menjawab pertanyaan awak media, Senin (15/8/2016)

Menurut Assagaff, seharusnya proses resufel birokrasi ini dilakukan jauh hari sebelumnya. Akan tetapi tertumbuk dengan berbagai agenda provinsi maupun nasional.

Selain itu juga, evaluasi terhadap kinerja para pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) juga masih berlangsung.

“Selain kendala diatas, ada juga beberapa peraturan yang harus kita ikuti, sehubungan dengan beberapa jabatan yang diminta,” akuinya.

Disingung terkait hal apa saja yang telah dievaluasi pihaknya, jelas Gubernur Assagaff, tidak banyak yang dievaluasi. Lantaran kinerja para birokratnya masih dibilang bagus. Indikator kesuksesan tersebut bisa dilihat, salah satunya dengan perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan BPK terhadap laporan keuangan Pemda Maluku.

“Kemarin kita dapat WTP, itu artinya kesuksesan aparatur juga. Oleh karena itu, saya tidak bisa merombak total birokrasi ini. Palingan untuk kekososngan jabatan saja, sebab ada yang meninggal dan pensiun,” kuncinya.