Indikasi Ketidakberesan Pembayaran Dana BPJS RSUD Haulussy Perlu Ditelusuri

BERITA MALUKU. Sistem pembayaran dana BPJS di Rumah Sakit Umum Daerah dr. M. Haulussy Ambon terhadap para dokter dan tenaga medis lainnya perlu ditelusuri, karena ada indikasi ketidakberesan, kata seorang legislator di Maluku.

"Kami mendapatkan informasi langsung dari tenaga medis yang bertugas di sana kalau pembayaran jasa layanan BPJS dalam satu tahun tidak pernah utuh," kata Wakil Ketua DPRD Maluku, Richard Rahakbauw di Ambon, Sabtu (6/8/2016).

Menurut Richard, salah satu dokter RSUD Haulussy mengaku kalau dalam satu tahun melayani 300 pasien pemegang kartu BPJS, maka yang dibayarkan pihak rumah sakit hanya sekitar 200 sampai 250 pasien.

Tersisa jatah pembayaran 50 hingga 100 pasien BPJS tidak lagi dilunasi tanpa adanya alasan yang jelas.

"Kami akan melakukan rapat koordinasi dengan pimpinan dewan untuk membentuk pansus berkaitan dengan masalah dana BPJS yang menurut keterangan dokter sebagai saksi yang mengalami langsung itu mereka tidak dibayarkan sesuai kinerjanya," tegas Richard.

Cara kerja yang tidak transparan seperti inilah yang dapat menimbulkan dampak buruk bagi kinerja para tenaga medis dalam memberikan layanan kesehatan maksimal terhadap pasien sehingga DPRD perlu membentuk pansus guna melakukan penelusuran secara mendalam.

Selain itu juga ada masalah pegawai Satpam yang hanya dibayar Rp1,7 juta per bulan kemudian diturunkan menjadi Rp1 juta saat pergantian direktur RSUD yang baru.

Padahal pembayaran honor harus disesuaikan dengan standar upah minimum provinsi.

"Bila keluhan seperti itu terbukti maka kita akan mendorong proses hukum ke aparat kepolisian dan kejaksaan, karena setiap tahun para dokter dibayar kurang," tandasnya.