DPM-FKIP Unpatti Tolak Program Guru Garis Depan di Maluku | Berita Maluku Online Berita Maluku Online
Loading...

DPM-FKIP Unpatti Tolak Program Guru Garis Depan di Maluku

BERITA MALUKU. Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (DPM-FKIP) Universitas Pattimura, Ambon menolak program Guru Garis Depan (GGD) diberlakukan di Provinsi Maluku.

"Program GGD sangat merugikan sumber daya manusia di Maluku khususnya sarjana pendidikan dari berbagai Lembaga Pendidikan Tinggi Keguruan (LPTK), seperti FKIP UNPATTI, FKIP UNIDAR, STKIP Gotong Royong Masohi dan lainnya," kata Ketua DPMF-KIP UNPATTI Julius Somar, dalam aksi demo di Kantor Gubernur Maluku, di Ambon, Senin (18/7/2016).

Aksi yang melibatkan ratusan mahasiswa dari sejumlah LPTK di Ambon itu dijaga ketat oleh aparat Polres Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease.

Menurut Julius, setelah melakukan kajian, pihaknya berpendaat program GGD akan sangat merugikan sumber daya manusia di daerah ini.

"Faktanya bahwa pada tahun 2016 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) akan merekrut sekitar 540 guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk ditempatkan di Maluku melalui program GGD," katanya.

Untuk mengikuti program GGD itu, kata Julius, persyaratannya adalah pernah mengikuti program sarjana mengajar 3T (SM3T) dan lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG), itu berarti semua lulusan LPTK di Maluku tidak memenuhi syarat untuk itu, karena ijin PPG hanya diberikan kepada LPTK yang dulunya berstatus IKIP.

"Akan terjadi droping guru dari daerah Jawa dan Sumatera untuk mengisi formasi guru PNS di Maluku dan dalam waktu empat tahun ke depan formasi guru PNS akan terisi penuh oleh lulusan LPTK dari luar Maluku," ujarnya.

Kalau program GGD ini terealisasi, dengan merekrut guru dari Jawa dan Sumatera, lanjutnya, akan muncul masalah sosial baru di Maluku, yakni bertambahnya jumlah sarjana pendidikan daerah ini yang menganggur.

Karena itu, pihaknya menolak program GGD dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan diberlakukan di Maluku.

"Jika program ini diberlakukan, perekrutan tenaga guru PNS harus berasal dari lulusan LPTK di wilayah Maluku tidak diperkenankan bagi lulusan dari luar Maluku," tegasnya.

Karena itu, pihaknya meminta pemerintah Provinsi Maluku dan DPRD setempat untuk mengambil kebijakan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat Maluku.

"Program GGD bukan solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan pendidikan di Maluku tetapi sebaliknya menambah kemiskinan bagi masyarakat di daerah ini," kata Julius.

Karena itu, kepada seluruh civitas akademika FKIP terutama para alumni FKIP untuk bersama-sama bergerak menolak perekrutan guru untuk program GGD dari luar Provinsi Maluku.
Peristiwa 4217806798941873383

Poskan Komentar

  1. Pemerintah daerah Dlm hal ini pemprov maluku....tegas dikitlh dan berpikir dikitlah kasiang SDM maluku mau dikmn kan meraka.....dan DPRD Pemprov maluku semest nya bijak dlm melakukan Permusyawaratan Rakyat Di DPRD Pemprov maluku.

    BalasHapus

emo-but-icon

Beranda item

# PILKADA KOTA AMBON

Indeks

# TNI-POLRI

Indeks

#PARIWISATA

# NASIONAL

Indeks

#ANEKA

Kurs Mata Uang