Polda Malut Ancam Tindak Tegas Penimbun Kebutuhan Pokok

BERITA MALUKU. Polda Maluku Utara mengancam akan menindak tegas distributor dan pedagang kebutuhan pokok yang sengaja menimbun stok pada bulan puasa tahun ini sehingga harga kebutuhan pokok masyarakat mengalami kenaikan.

"Polda Malut bersama intansi terkait di daerah ini akan terus melakukan pengawasan di lapangan. Jika menemukan ada distributor atau pedagang yang sengaja menimbun stok, kami akan menindak tegas mereka sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku," kata Kepala Bidang Humas Polda Malut, AKBP Hendry Badar di Ternate, Jumat (10/6/2016).

Tindakan serupa juga akan diberikan kepada distributor atau pedagang yang sengaja menjual barang kedaluwarsa dan produk yang menggunakan bahan berbahaya bagi kesehatan, seperti formalin, boraks, dan pewarna pakaian.

Hendry Badar mengatakan bahwa naiknya harga kebutuhan pokok pada bulan Ramadan dan Lebaran memang tidak bisa dihindari karena meningkatnya permintaan masyarakat.

"Akan tetapi, jika kenaikan itu akibat unsur kesengajaan, misalnya dengan menimbun stok, jelas tidak ditoleransi dan harus ditindak tegas," katanya.

Regulasi yang ada, seperti Undang-Undang Pangan dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, kata dia, menjadi dasar hukum untuk menindak tegas distributor atau pedagang yang melakukan tindakan spekulasi tersebut, apalagi kalau sampai menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.

Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Maluku Utara (Malut) Asrul Gailea mengatakan bahwa sejauh ini pihaknya belum melihat adanya distributor atau pedagang yang menimbun stok kebutuhan pokok meski fakta di lapangan sejumlah kebutuhan pokok menjelang Ramadan mengalami penaikan.

Disperindag Malut bersama Disperindag kabupaten/kota dan pihak terkait lainnya terus melakukan operasi pasar hingga menjelang Idulfitri 1437 Hijriah. Hal ini sebagai salah satu upaya menstabilkan harga kebutuhan pokok di pasaran, terutama beras, minyak goreng, bawang merah, dan cabai.

"Khusus harga daging di Malut, sulit untuk mengikuti harga yang diinginkan Presiden RI Joko Widodo (sebesar Rp80 ribu per kilogram) karena daging sapi di Malut diperoleh dari peternak sapi setempat yang harganya cukup mahal sehingga pedagang sapi terpaksa menjual sampai Rp100 ribu/kg," katanya.