KEK Pariwisata Jadi Patokan Penetapan Destinasi Wisata Maluku

BERITA MALUKU. Selain terkenal dengan kekayaan Sumber Daya Alam (SDA) yang melimpah, baik kekayaan laut dan rempah rempah-rempah, Maluku juga terkenal dengan destinasi wisata yang begitu indah dan eksotik.

Sayangnya, keindahan alam Maluku kurang dilirik oleh Pemerintah dalam hal ini Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Hal tersebut terbukti, Maluku tidak termasuk dalam 10 destinasi pariwisata di Indonesia.

Menanggaplinya, Asisten Deputi Industri Pariwisata, Kemetrin Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Agus Priyono, Kamis (2/6/2016) mengungkapkan, penetapan 10 destinasi wisata berdasarkan beberapa pertimbangan yaitu kesiapan infrastruktur yang akan dibangun, baik itu dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, mempunyai ikon kuat, mengalami penurunan kunjungan wisatawan seperti Toba, dan potensi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) pariwisata.

Menurutnya, salah satu destinasi pariwisata yang banyak dilirik wisatawan adalah Banda Naira.

Untuk itu, jika mau menjadikan Banda Naira sebagai destinasi wisata di Indonesia, maka harus ditetapkan sebagai KEK pariwisata.

“Untuk itu diperlukan KEK Pariwisata Banda Naira. Apalagi Banda Naira termasuk dalam Kawasan Pariwisata Nasional (KPN), sehingga memudahkan Banda Naira ditetapkan sebagai destinasi pariwisata,” pungkasnya.

Selain itu, ditanya ivent pariwisata internasional yang ada di Ambon, Maluku, salah satunya lomba layar Darwin-Ambon yang kurang dilirik oleh wisatawan, menurutnya hal tersebut terjadi karena kurang adanya perencanaan yang baik, terutama dalam menyiapkan paket wisata.

“Saya melihat tidak menyiapkan paket pariwisata, untuk membuat wisatawan datang. Namun, pada prinsipnya kami dari kementrian akan mendukung dalam hal promosi,” ucapnya.

Untuk diketahui, Pemerintah Provinsi Maluku terus memperjuangkan Banda Naira menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Parawisata.

“Sekarang ini kita lagi bekerjasama dengan badan pengkajian penerapan teknologi yang sementara ini sedang menyusun kajian ekonomi finansial,” ujar Kepala Bidang pengembangan wilayah dan kerja sama pembangunan Bappeda Maluku, Djalaludin Salampessy.

Menurutnya, kalau hal itu terwujud maka hal ini sejalan dengan undang-undang 39 tahun 2009 yang sementara masih dalam pengusulan oleh BUMN atau BUMD. Dan diharapkan kedepan, apabila seluruh persyaratan administrasi selesai, maka pemerintah provinsi dapat melihat hal tersebut sebagai kebutuhan utama, baik itu itu BUMD atau sejenisnya sesuai aturan dalam mewujudkan KEK parawisata.

“Peraturan sementara masih di godok Menko Perekonomian, jika hal ini sudah selesai maka kemudahan-kemudahan untuk berinvestasi bisa dilakukan,” ucapnya.

Salampessy mengatakan, Pemerintah Provinsi Maluku juga mengupayakan agar KEK Pariwisata Banda Naira bisa terwujud dalam tahun ini dan paling lambat 2017 mendatang.