10 kasus Kerusakan Lingkungan di Maluku Jadi prioritas Kementrian LHK

BERITA MALUKU. Tingkat kerusakan lingkungan di Maluku dari tahun ke tahun semakin meningkat, berdasarkan data yang diperoleh anggota DPR RI komisi VII Dapil Maluku, Mercy Barends, ada 10 kasus kerusakan lingkungan yang terjadi di Maluku, diantaranya di Seram Utara, Gunung Botak, Hutan Trans Yamdena dan lain sebagainya.

Mercy Barends di Ambon, Rabu (11/5/2016) mengungkapkan, pihaknya sudah menyerahkan 10 kasus pengursakan lingkungan kepada Mentri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Serta Direktur Jenderal Hukum, Kemetrian Hukum dan HAM untuk dilakukan penanganan hukum.

“Ibu menteri lingkungan hidup dan kehutanan Serta Dirjen hukum sangat pro aktif dan mereka berjanji untuk memproses hukum 10 kasus ini,” ujar Barends.

Dirinya berharap, 10 kasus kerusakan lingkungan di Maluku dapat diproses sesuai hukum yang berlaku.

Dari 10 kasus kerusakan lingkungan, ada satu kasus yang menarik perhatian dari Mercy Barends, yaitu kasus yang dilakukan perusahaan Bintang Lima Lestari di Seram Utara, dimana terjadi pengrusakan hutan dan illegal loging, pertambangan, dampak pengrusakan lingkungan yang mengakibatkan banjit, sumber air menipis, pencemaran.

Terkikisnya tatan budaya masyarakat lokal, lambatnya pembangunan di Seram Utara, munculnya persoalan tanah dan batas tanah, terbukanya perusahaan besar yang mengabaikan hak masyarakat lokal, pertumbuhan transmigrasi yang signifikan berbanding terbalik dengan masyarakat lokal, serta limbah industry.

Adapaun kasus yang terjadi di seram utara, yaitu KPHP Wae Sapalewa yang dilakukan oleh PT. Talisan Mas, perkebuanan kelapa sawit oleh PR. Nusa Ina Group sejak tahun 2006, dampak perusahaan udang PT. Wahana Lestari Investama, pembangunan Irigasi dengan merampas hak masyarakat oleh PT. Kobi Mukti dengan pembangunan Irigasi sepanjang 1.022 hektar di daerah Kabauhari dan PLTU (Batu Bara) di Oping Pembangkit Listrik Tenaga Uap oleh PT. Wahana Lestari Investama di Oping.