Pemprov Maluku Gelar Musrenbang di Manado, Tahitu: Buang-Buang Uang Rakyat | Berita Maluku Online Berita Maluku Online
Loading...

Pemprov Maluku Gelar Musrenbang di Manado, Tahitu: Buang-Buang Uang Rakyat

BERITA MALUKU. Tahun 2015 lalu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku melaksanakan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tingkat provinsi maupun Kabupaten/Kota di pulau Tayando, kota Tual. Namun berbeda dengan tahun 2016 ini, Pemprov Maluku melaksanakan Musrenbang di atas Kapal Doro Londa, dari kota Ambon menuju Manado, dengan menyinggahi beberapa daerah diantara Ternate dan Bitung, melibatkan seluruh stakeholder Provinsi maupun kabupaten/kota.

Pelaksanaan Musrenbang, mendapat respon dari berbagai pihak. Salah satunya, Dekan Fakultas Ilmu Sosial Politik (ISIP) Universitas Kristen Indonesia Maluku (UKIM), A Tahitu.

Tahitu menilai, pelaksanaan Musrenbang yang sementara dilaksanakan saat ini oleh Pemprov hanya untuk membuang-buang uang rakyat.

“Kalau Musrenbang dilaksanakan ke luar daerah menggunakan kapal, tentunya memerlukan biaya yang banyak. Baik itu biaya kapal, ditambah dengan SPPD setiap SKPD. Bayangkan saja, berapa banyak SKPD dilingkup Pemprov Maluku. Hal ini tentu membuang-buang anggaran, mengapa kegiatan itu tidak dilakukan di Ambon saja, kan lebih bagus dan biaya juga murah?” herannya.  

Menurutnya, biaya yang dipakai untuk Musrenbang lebih baik disimpan dan digunakan untuk memberdayakan masyarakat. Apalagi masyarakat Maluku masih hidup dibawah garis kemiskinan atau berada di urutan keempat sebagai daerah termiskin. 

Menurutnya, dari pada melaksanakan Musrenbang ke Manado, lebih baik dilaksanakan ke daerah perbatasan yang selama ini kurang mendapatkan perhatian, seperti Maluku Barat Daya (MBD) yang berbatasan langsung dengan Timor Leste, Maluku Tenggara Barat (MTB) yang berbatasan dengan Australia dan Kepulauan Aru yang berbatasan dengan Papua Nugini.

“Lebih baik dilakukan di daerah perbatasan, karena selama ini masyarakat disana dianggap kurang diperhatikan oleh masyarakat dan melalui Musrenbang masyarakat bisa dapat menyaksikan secara langsung program kerja dari pemerintah dalam pengembangan masyarakat kepulauan terkhsusunya masyarakat yang berada di daerah perbatasan,” tuturnya.

“Yang paling penting, Musrenbang dibuat harus bisa menyentuh masyarakat, bukan dipakai sebagai ajang jalan-jalan SKPD ke luar daerah,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Pengembangan Wilayah dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Maluku, Djalaludin Salampessy mengatakan, Musrenbang diatas kapal merupakan keinginan dari Gubernur Maluku. Mengingat selama pelaksaan Musrenbang di Ambon, banyak pejabat yang selesai memparkan program kerjanya masing-masing, langsung keluar bahkan tidak kembali.

“Gubernur mengiginkan Musrenbang diatas kapal, agar pejabat tidak bisa kemana-mana hanya diatas kapal untuk mengikuti Musrenbang sampai selesai,” ujarnya.
Headline 6413793858458055122

Poskan Komentar

  1. solusi yg seng tepat Pak Gub.... kalau dgn alasan ada Pejabat yg setelah memaparkan program kerjanya terus kabur, bukankah Pak Gub yg harus tegas, pejabat2 bermental seperti itu segera dilengserkan...

    BalasHapus

emo-but-icon

Beranda item

# PILKADA KOTA AMBON

Indeks

# TNI-POLRI

Indeks

#PARIWISATA

# NASIONAL

Indeks

#ANEKA

Kurs Mata Uang