Gubernur: Konflik di Maluku Karena Ketidakserasian Sosial

BERITA MALUKU. Gubernur Maluku, Said Assagaff mengatakan, berbagai kekerasan dan konflik yang terjadi di tanah air termasuk di daerah ini pada 1999-2003, dilatar belakangi adanya ketidakserasian sosial "Disintegrasi sosial, polarisasi dan segregasi yang menciptakan 'musuh imajiner' terhadap orang lain serta solidaritas kelompok satu terhadap lainnya, merupakan dampak ketidakserasian sosial," kata Said pada Konferensi Nasional Ikatan Pendidikan Pekerjaan Sosial/ Kesejahteraan Sosial lndonesia (IPPSI) di Ambon, Senin (11/4/2016).

Karena itu, menurut Gubernur, membangun keserasian sosial dari bawah (akar rumput) merupakan suatu yang niscaya harus dilakukan, karena jika tidak akan menimbulkan ketimpangan sosial di berbagai bidang kehidupan maupun konflik dan kekerasan secara vertikal maupun horisontal.

Khusus penyelesaian konflik di Maluku, lanjutnya, pemerintah bersama masyarakat di daerah ini telah bertekad untuk mengembangkan dan menjadikan provinsi setempat sebagai 'laboratorium kerukunan umat beragama' dengan belajar dari berbagai pendekatan maupun cerita sukses penyelesaian konflik yang terjadi.

"Wujud fisik laboratorium tersebut yakni membangun perkampungan multi etnis dan lintas agama di negeri Halong pada tahun anggaran 2017," katanya.

Menurutnya, Maluku merupakan salah satu daerah yang memiliki banyak perbedaan dengan daerah lainnya di tanah air, diantaranya kondisi geografis sebagai daerah maritim terbesar terdiri dari 1.340 buah pulau, dengan luas lautan mencapai 92,4 persen, memiliki sekitar 117 buah bahasa dan dialek, 100 sub suku serta agama yang multi religius.

Dia juga mengatakan, pola pembangunan masa lalu yang tidak mengutamakan kebhinekaan, mengakibatkan terjadinya unifikasi (penyeragaman) kebudayaan, bahkan genosida kebudayaan, dimana penggunaan kebudayaan yang dominan menghancurkan kebudayaan-kebudayaan lain yang tidak dominan.

"Kondisi ini diperparah dengan kebijakan pembangunan masa lalu yang terlalu sentralistik, termasuk dalam dunia pendidikan yang menimbulkan bias yang tidak kelihatan dalam proses pembelajaran serta buku teks yang lebih menekankan pembahasannya pada budaya-budaya mayoritas," katanya.

Guna menopang pembangunan Maluku sebagai laboratorium kerukunan dan perdamaian antarumat beragama, maka Pemprov Maluku mendorong proses revitalisasi budaya lokal yang sangat beragam dan kaya nilai-nilai kearifan lokal.

Begitu pun, menjunjung tinggi nilai persaudaraan sejati seperti Siwalima, Pela, Gandong, Larvul ngabal, Kai Wai, Kalwedo-Kidabela, Aini ain, Masohi, Badati, Maanu, Babalu.

"Proses revitalisasi budaya lokal ini dijadikan sebagai modal sosial kultural dalam rangka membangun keserasian sosial pada tingkat masyarakat bawah (akar rumput)," katanya.

Gubernur menandaskan, berbagai konsep pembangunan yang dilakukan dan disampaian, merupakan contoh untuk membangun keserasian sosial dari tingkat bawah, terutama untuk menghadapi era kompetisi global, khususnya era Masyarakat Ekonomi Asian (MEA).

Dia berpendapat konferensi nasional IPPSI dengan tema 'Membangun Keserasian Sosial dari Bawah' merupakan wadah strategis untuk merumuskan konsep dan strategi tepat dalam rangka menghadapi berbagai tantangan dewasa ini, diantaranya kepedulian terhadap isu-isu kontemporer, masalah pendidikan kesejahteraan sosial.

Gubernur uga menawarkan berbagai konsep yang bisa dijadikan bahan pembahasan dalam konferensi tersebut diantaranya membangun sistem peringatan dini terkait kerawanan sosial akibat ketidak serasian dan ketimpangan yang menimbulkan berbagai penyakit-penyakit sosial, gesekan atau konflik sosial baik vertikal maupun horisontal.

Menyiapkan kualitas sumber daya manusia pekerja sosial organik yang tidak hanya kreatif dan handal dalam bekerja, tapi juga memiliki visi sosial yang kuat, berwawasan multikultural serta memiliki kompetensi dalam hal mediasi dan resolusi konflik.

Selain itu perguruan tinggi yang tergabung dalam IPPSI perlu mengembangkan dan memperluas jurusan atau program studi pekerja sosial sebagai solusi untuk mengurai pengangguran di kalangan sarjana.