Gubernur Maluku Ancam Pecat Kepala Inspektorat, Jika Masih WDP | Berita Maluku Online Berita Maluku Online
Loading...

Gubernur Maluku Ancam Pecat Kepala Inspektorat, Jika Masih WDP

BERITA MALUKU. Memperhatikan tantangan dalam penerapan akuntansi berbasis akrual, serta memperlajari opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terhadap laporan keuangan pemerintah provinsi Maluku dan pemerintah kabupaten/kota se-Maluku, ternyata belum satupun pemerintah daerah di bumi seribu pulau ini memperoleh prediket opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Dan sampai saat ini Pemerintah Provinsi Maluku pun masih mendapatkan predikat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). 

Untuk itu, Gubernur Maluku Ir. Said Assagaff menegaskan kepada Kepala Inspektorat Maluku Semy Risambessy, jika Provinsi masih terlilit dalam opini WDP maka hal tersebut merupakan dosa besar, dan siap dipecat dari jabatannya.

“Jika kita masih tetap WDP saya sudah siap untuk memecat Semy Risambessy sebagai Kepala Inspektorat,” ujar Gubernur di sela-sela sambutannya pada diskusi panel, yang berlangsung di lantai tujuh kantor Gubernur Maluku, Kamis (17/2/2016). 

Smpai saat ini kata Gubernur, Maluku masih setia dengan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) bahkan ada beberapa kabupaten yang masih setia dengan opini Disclaimer atau menjadi taman makan pahlawan. 

Meurutnya, hal ini membutuhkan perhatian kita semua dan merupakan pekerjaan rumah yang harus diselesaikan bersama.

Karena itu dirinya sangat mengharapkan peran dan kerjasama semua pihak terutama bantuan BPK RI untuk mengawal dan bekerjasama dalam memberikan masukan atas berbagai permasalahan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah.

Kepada pimpinan SKPD, dirinya memintakan untuk melakukan pengawasan yang benar-benar ketat dan komprehensif terhadap pengelolaan keungan pada masing-masing SKPD, serta memberikan perhatian khusus terhadap tindaklanjut hasil pemeriksaan sebagai bentuk komitmen untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang benar-benar baik.

“Kepada jajaran Inspektorat agar terus melakukan pengawalan bukan pembinaan pada setiap SKPD, dalam hal memperbaiki tata kelola keuangan daerah, serta bisa mediasi penyelesaian temuan-temuan hasil pemeriksanaan BPK secara tetap, cepat dan benar-benar tuntas,” ucapnya.
Headline 5646539969702783622

Poskan Komentar

emo-but-icon

Beranda item

# PILKADA KOTA AMBON

Indeks

# TNI-POLRI

Indeks

#PARIWISATA

# NASIONAL

Indeks

#ANEKA

Kurs Mata Uang