Pemprov Malut Didesak Tuntaskan Pembangunan Jalan Lingkar Halmahera
http://www.beritamalukuonline.com/2015/09/pemprov-malut-didesak-tuntaskan.html
"Masyarakat di Pulau Halmahera sering kesulitan jika berpergian dari satu wilayah ke wilayah lain jika menggunakan transportasi darat, karena pembangunan jalan lingkar Halmahera belum tuntas," katanya, di Ternate, Senin (21/9/2015).
Selain itu, masyarakat di Pulau Halmahera sering kesulitan memasarkan komoditas pertaniannya ke ibu kota Kabupaten karena jalan dari wilayah kecamatan maupun pedesaan kesulitan dilewati kendaraan roda empat pengangkut barang karena statusnya maupun terjadi kerusakan parah.
Edi Langkara mengatakan, pembangunan jalan lingkar Halmahera memang merupakan kewenangan pemerintah pusat, karena berstatus jalan nasioal, tetapi Pemprov Maluku Utara harus melakukan langkah-langkah kongkrit untuk mempercepat penyelesaian pembangunannya.
Langkah-langkah yang bisa dilakukan Pemprov Maluku Utara di antaranya melobi pemerintah pusat, khususnya Kementerian PU dan Perumahan Rakyat untuk mengalokasikan anggaran sebanyak-banyaknya melalui dana APBN untuk penyelesaian pembangunan jalan trans Halmahera tersebut.
"Kami juga di DPRD Maluku Utara akan membantu dengan cara meminta kepada rekan legislator di DPR RI, khususnya dari daerah pemilihan di sini memperjuangkan anggaran untuk pembangunan jalan lingkar Halmahera tersebut," katanya.
Jalan lingkar Halmahera yang menghubungkan Sofifi, ibu kota Provinsi Maluku dengan lima kabupaten/kota yang ada di Pulau Halmahera panjangnya sekitar 1.000 km, sebagian di antaranya belum bisa dilewati dengan kendaraan roda empat.
Sebelumnya Kepala Balai Jalan Nasional Wilayah IX (Maluku dan Maluku Utara) Amran Mustary mengatakan, menuntaskan pembangunan jalan nasional di Maluku Utara, khususnya yang masuk dalam ruas lingkar Halmahera dibutuhkan dana sedikitnya Rp7 triliun. (Ant/bm 01)
