2019 Jadi Target Kota Ambon Bebas dari Kawasan Kumuh
http://www.beritamalukuonline.com/2015/08/2019-jadi-target-kota-ambon-bebas-dari.html
"Kami berupaya pada 2019 tidak ada lagi kawasan kumuh di Ambon atau nol persen sesuai RPJM periode 2015 - 2019," kata Sekretaris kota Ambon, Anthony Gustaf Latuheru, saat membuka Lokakarya sosialisasi kumuh pencapaian 100 0 100, di Ambon, Senin (31/8/2015).
Target bebas kawasan kumuh ini didukung pelayanan air minum dan sanitasi yang layak di pemukiman.
Menurut dia, Ditjen Cipta Karya Kementerian PU dan Perumahan Rakyat menyiapkan Program Peningkatan Kualitas Pemukiman (P2KP), sebagai upaya strategis memberdayakan masyarakat dan memperkuat peran Pemerintah dalam rangka pencapaian target 100 0 1000, dan penanganan kawasan kumuh di perkotaan pada 2015- 2019.
Sesuai RPJM ada tiga target yakni tercapainya pelayanan air minum masyarakat 100 persen, tidak ada pemukiman kumuh di perkotaan 0 persen, dan meningkatnya akses penduduk terhadap sanitasi layak (air limbah domestik, sampah dan drainase lingkungan 100 persen).
"Ketiga target tersebut dikenal dengan 100 0 100. Keberhasilan mencapai target tersebut, ditentukan kontribusi pemerintah dan partisipasi masyarakat, serta sinergi stakholder," kata Anthony.
Dia mengatakan, surat keputusan Pemkot Ambon pencapaian target sebanyak 15 desa kelurahan di dua kecamatan yakni Nusaniwe dan Sirimau yang harus ditangani.
"Kurang lebih 102 hektar kawasan di Ambon harus mencapai target 100 0 100. Semuanya ini tercapai bukan hanya tugas pemerintah kota Ambon. Namun, kepala desa, raja atau lurah sebagai garda terdepan di masyarakat harus berperan serta," ujar Anthony.
Koordinator P2KP kota Ambon, Petrus Tuny menyatakan, mencapai target 100 0 100 pada 2019, maka pihaknya melakukan berbagai upaya antara lain penyusunan data 100 0 100 untuk melihat berapa persen kawasan di Ambon yang tidak lagi kumuh.
Pendataan tiga tagret tersebut akan dilakukan di 50 desa/ kelurahan di Ambon dengan fasilitator juga telah dilatih dan siap diterjunkan untuk melatih masyarakat.
"Pendataan akan dilakukan pada September - Oktober 2015. Hasilnya akan kita sampaikan ke Pemkot, selanjutnya arah kebijakan dilakukan Pemerintah setempat dengan P@KP hanya membantu penyiapan data," katanya.
Lokakarya juga dilakukan guna terwujudnya persepsi antara seluruh pelaku pembangunan dalam mencapai target 100 0 100, Selain itu ada sinergitas persepsi antara Pemkot hingga ke tingkat desa/kelurahan, serta sinergitas perencanaan didukung seluruh pihak untuk mencapai target. (Ant/bm 01)
