Ketua DPRD Maluku: Pemprov dan SKPD Harus Siapkan Konsep Penyisihan Dana Subsidi

Ambon - Berita Maluku. Pemerintah provinsi bersama seluruh SKPD harus menyiapkan konsep yang tepat bagi program penyisihan dana subsidi untuk membantu masyarakat dari tekanan kenaikan harga barang di dalam APBD.

"Bagi kita sebenarnya subsidi atau menyiapkan dana pada APBD dalam rangka subsidi itu penting, cuma belajar dari pengalaman tentu pemerintah provinsi beserta semua SKPD harus menyiapkan konsepnya secara baik," kata Ketua DPRD Maluku, Edwin Adrian Huwae di Ambon, Minggu (7/6/2015).

Jangan sampai dana subsidi yang sudah dianggarkan itu jadi mubazir dan minimalnya bukan pendekatan persentase nilai yang dialokasikan.

Gubernur Bank Indonesia sebelumnya telah meminta pemerintah daerah untuk menyisihkan dana dalam APBD guna operasional membantu masyarakat dari tekanan naiknya harga barang di pasaran.

Tetapi dalam penyusunan APBD ini ada keterlibatan eksekutif dengan legislatif untuk menetapkan anggaran belanja daerah.

Menurut Edwin, pendekatannya harus lebih dititikberatkan pada bidang-bidang mana yang mesti disubsidi oleh pemerintah provinsi.

"Kalau besar ya besar, mengapa tidak karena ini soal rakyat dan merupakan uang negara yang digunakan untuk kepentingan rakyat jadi tidak masalah," ujar Edwin.

Sehingga kalau ada bidang-bidang perekonomian masyarakat yang sekarang perlu disubsidi maka itu kebijakan yang sah-sah saja.

"Tetapi apakah itu sama dengan kebijakan pemprov, kita uji nanti dalam pembahasan APBD sehingga perlu ada kesepakatan bersama antara badan anggaran legislatif dengan eksekutif," katanya.

DPRD boleh ngotot, tetapi SKPD yang melaksanakannya sehingga perlu dicari kesepahaman untuk menentukan program apa yang paling tepat. (ant/bm 01)