DPRD Tual Minta Penjelasan Kapolres Soal Calon Siswa
http://www.beritamalukuonline.com/2015/06/dprd-tual-minta-penjelasan-kapolres.html
Tual - Berita Maluku. DPRD Kota Tual berencana menggelar rapat dengar pendapat dengan Kapolres Maluku Tenggara selaku perpanjangan tangan dari Kapolda Maluku terkait proses penerimaan calon siswa Polri tahun 2015.
"Kemarin kami sudah bertemu dengan beberapa orang tua yang anaknya mengikuti tes casis (calon siswa) polisi, dan setelah menerima surat tuntutan mereka, maka dewan akan mengundang instansi terkait untuk RDP (rapat dengar pendapat) soal masalah ini," kata Wakil Ketua DPRD Kota Tual, Jimal Kabalmay, Minggu (7/6/2015).
Menurut dia, para orang tua calon siswa itu menuntut DPRD meminta penjelasan dari pihak kepolisian Maluku Tenggara yang melaksanakan tes seleksi tahap pertama terhadap 134 peserta dan menyatakan mereka semua lulus, tetapi ternyata hanya 45 orang yang diumumkan dapat melanjutkan ke tahap seleksi berikutnya di Polda Maluku di Kota Ambon.
"Kami berencana menggelar RDP untuk membahas masalah ini hari Senin (8/6) pukul 10.00 WIT," kata Jimal.
Pada Sabtu, sejumlah orang tua siswa calon polisi yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Evav Penyelamat Polri untuk Keadilan dan Kebenaran mendatangi kantor DPRD Kota Tual.
Mereka menyerahkan aspirasi tertulis terkait penerimaan calon siswa polisi tahun 2015 di Polda Maluku melalui Polres Maluku Tenggara, yang dinilai janggal dan tidak transparan.
Sebelumnya, sebanyak 89 calon siswa yang merasa ditipu dalam proses seleksi itu datang bersama orang tua mereka ke Polres Malra dan berdemo menuntut keadilan.
Dalam pertemuan di Aula Polres Malra, Kapolres AKBP M. Rum Ohoirat menyatakan tidak ada penipuan dalam seleksi penerimaan calon siswa polisi itu, karena yang terjadi sebenarnya pengurangan kuota yang diputuskan oleh Mabes Polri untuk Polda Maluku, termasuk Polres Maluku Tenggara.
Kapolres juga berjanji mengembalikan uang tiket pesawat yang terlanjur dibeli oleh sejumlah calon siswa untuk berangkat ke Kota Ambon namun nama-nama mereka tidak masuk sebagai peserta yang berhak mengikuti seleksi lanjutan di Polda Maluku.
Nasar Salim Sather, orang tua salah seorang calon siswa yang batal ikut seleksi lanjutan, menyatakan janji Kapolres sangat diapresiasi tetapi tidak menyelesaikan persoalan.
"Kami melakukan tuntutan ke Kapolda Maluku bukan semata soal meteril, tetapi juga kerugian psikologi anak kami yang hilang untuk mengikuti tes ke depan. Karena itulah kami datang ke DPRD untuk menyatakan sikap, menuntut keadilan dari Kapolda Maluku," katanya.
"Persoalannya jelas. Anak kami sudah dinyatakan lulus untuk ikut seleksi tahap berikutnya di Polda," tandasnya.
Menurut Nasar, para orang tua calon siswa berharap persoalan ini juga diteruskan DPRD Kota Tual ke Kapolri dan Presiden Joko Widodo, agar proses penerimaan calon anggota polisi di kemudian hari benar-benar dilakukan secara profesional dan transparan. (ant/bm 01)
"Kemarin kami sudah bertemu dengan beberapa orang tua yang anaknya mengikuti tes casis (calon siswa) polisi, dan setelah menerima surat tuntutan mereka, maka dewan akan mengundang instansi terkait untuk RDP (rapat dengar pendapat) soal masalah ini," kata Wakil Ketua DPRD Kota Tual, Jimal Kabalmay, Minggu (7/6/2015).
Menurut dia, para orang tua calon siswa itu menuntut DPRD meminta penjelasan dari pihak kepolisian Maluku Tenggara yang melaksanakan tes seleksi tahap pertama terhadap 134 peserta dan menyatakan mereka semua lulus, tetapi ternyata hanya 45 orang yang diumumkan dapat melanjutkan ke tahap seleksi berikutnya di Polda Maluku di Kota Ambon.
"Kami berencana menggelar RDP untuk membahas masalah ini hari Senin (8/6) pukul 10.00 WIT," kata Jimal.
Pada Sabtu, sejumlah orang tua siswa calon polisi yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Evav Penyelamat Polri untuk Keadilan dan Kebenaran mendatangi kantor DPRD Kota Tual.
Mereka menyerahkan aspirasi tertulis terkait penerimaan calon siswa polisi tahun 2015 di Polda Maluku melalui Polres Maluku Tenggara, yang dinilai janggal dan tidak transparan.
Sebelumnya, sebanyak 89 calon siswa yang merasa ditipu dalam proses seleksi itu datang bersama orang tua mereka ke Polres Malra dan berdemo menuntut keadilan.
Dalam pertemuan di Aula Polres Malra, Kapolres AKBP M. Rum Ohoirat menyatakan tidak ada penipuan dalam seleksi penerimaan calon siswa polisi itu, karena yang terjadi sebenarnya pengurangan kuota yang diputuskan oleh Mabes Polri untuk Polda Maluku, termasuk Polres Maluku Tenggara.
Kapolres juga berjanji mengembalikan uang tiket pesawat yang terlanjur dibeli oleh sejumlah calon siswa untuk berangkat ke Kota Ambon namun nama-nama mereka tidak masuk sebagai peserta yang berhak mengikuti seleksi lanjutan di Polda Maluku.
Nasar Salim Sather, orang tua salah seorang calon siswa yang batal ikut seleksi lanjutan, menyatakan janji Kapolres sangat diapresiasi tetapi tidak menyelesaikan persoalan.
"Kami melakukan tuntutan ke Kapolda Maluku bukan semata soal meteril, tetapi juga kerugian psikologi anak kami yang hilang untuk mengikuti tes ke depan. Karena itulah kami datang ke DPRD untuk menyatakan sikap, menuntut keadilan dari Kapolda Maluku," katanya.
"Persoalannya jelas. Anak kami sudah dinyatakan lulus untuk ikut seleksi tahap berikutnya di Polda," tandasnya.
Menurut Nasar, para orang tua calon siswa berharap persoalan ini juga diteruskan DPRD Kota Tual ke Kapolri dan Presiden Joko Widodo, agar proses penerimaan calon anggota polisi di kemudian hari benar-benar dilakukan secara profesional dan transparan. (ant/bm 01)
