BPK Ungkap Delapan Temuan Dalam LHP SPI Provinsi Maluku 2014

Ambon - Berita Maluku. Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK) Perwakilan Provinsi Maluku, mengungkapkan sebanyak delapan temuan dalam Laporan Hasil Pertanggungjawaban (LHP) atas Sistem Pengendalian Intern (SPI) Pemerintah Provinsi Maluku tahun 2014.

Temuan itu diungkapkan Kepala Perwakilan BPK Promal, Drs. Tangga M. Purba, MM, saat penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LPH) atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2014 kepada DPRD Provinsi Maluku dan Pemerintah Provinsi Maluku, dalam rapat paripurna istimewa di kantor DPRD Provinsi Maluku, Karpan, Ambon, Selasa ( 16/6/2015).

Purba mengatakan, Dalam LHP SPI, ada sebanyak delapan temuan, diantaranya penyajian piutang belum sesuai SAP, pengawasan dan pengendalian atas penyertaan modal tidak memadai, penatausahaan aset tetap belum tertib, serta pengelolaan belanja barang dan jasa yang belum dikenakan pajak serta belum didukung dengan dokumen pertanggungjawaban yang memadai sebesar Rp7,03 miliar.

Selain itu juga terdapat kekurangan volume pekerjaan konstruksi dan keterlambatan penyelesaian pekerjaan yang belum dikenai denda sebesar Rp964,13 juta, serta realisasi belanja tidak terduga sesuai ketentuan sebesar Rp714 juta.

"Hasil pemeriksaan BPK akan bermanfaat, jika ditindaklanjuti oleh DPRD dan Pemerintah Daerah," kata Purba.

Meski demikian, BPK  memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atau Qualified Opinion terhadap hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Provinsi Maluku tahun Anggaran 2014.  

"Opini WDP mengandung arti bahwa laporan Keuangan telah disajikan dan diungkapkan secara wajar dalam semua hal yang material. Kecuali untuk dampak yang terkait dengan hal-hal yang dikecualikan, sedangkan informasi keuangan yang tidak dikecualikan dalam opini dapat diandalkan," kata Purba.

Purba menyampaikan ucapan terimakasih dan apresiasi yang tinggi kepada DPRD dan Pemerintah Promal atas komitmen dan upaya-upaya perbaikan yang telah dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah dan penyajian laporan keuangan.

Kepada DPRD dan Pemprov Maluku, Purba harapkan untuk lebih meningkatkan kualitas pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara guna mendorong terwujudnya tata kelola keuangan negara yang lebih transparan dan akuntabel. (Bm 01)