Dari Delapan Kabupaten di Malut, Baru Dua Teken MoU Pilkada
http://www.beritamalukuonline.com/2015/05/dari-delapan-kabupaten-di-malut-baru.html
Ternate - Berita Maluku. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara menyatakan, dari delapan Kabupaten/Kota setempat yang akan menggelar pilkada serentak pada Desember 2015, baru dua daerah yang menandatangani nota kesepahaman atau MoU terkait pilkada.
"Meskipun ada catatan antara KPU dengan Pemda setempat, karena anggarannya baru dibahas setengah, --meski pun pembahasannya sudah selesai--, yaitu Kabupaten Haltim (Halmahera Timur, red) dan Kota Tidore Kepulauan," kata Ketua KPU Maluku Utara (Malut), Syahrani Somadayo di Ternate, Senin.
Sedangkan, untuk lima kabupaten lainya sudah selesai pembahasan anggarannya dengan pemda, termasuk salah satunya Kabupaten Taliabu, untuk daerah otonomi baru yang satkernya belum terbentuk dan komisionernya juga belum terbentuk.
Sehingga, dalam Peraturan KPU sebenarnya KPU induk yang mengambilalih dan KPU induk juga melakukan pemilihan, maka satu tingkat di atasnya yang akan melakukan pemilihan, karena KPU Provinsi tidak menggelar pilkada maka kami pennyelenggaranya.
Oleh karena itu, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Pemda dan KPU Taliabu yang pembahasannya sudah selesai. Pemda dan KPU Taliabu meminta kejelasan terkait dengan status KPU Provinsi sebagai penyelenggara pilkada. Mereka meminta surat resmi dari KPU-RI. Surat itu segera disampaikan ke KPU RI.
Enam kabupaten di Provinsi Malut sampai saat ini belum mengajukan anggaran pilkada, padahal daerah tersebut akan menyelenggarakan pilkada pada Desember 2015.
"Selain enam kabupaten itu, hanya Kota Ternate dan Tidore Kepulauan yang sudah membuat kerja sama dengan KPU Kota masing-masing untuk menggelar pilkada serentak Desember nanti," katanya.
Menurut dia, enam kabupaten di Malut yang sampai saat ini belum mengajukan anggaran pilkadanya adalah Kabupaten Pulau Taliabu, Halmahera Selatan, Halmahera Utara, Halmahara Barat, Halmahera Timur dan Kepulauan Sula. (ant/bm 10)
"Meskipun ada catatan antara KPU dengan Pemda setempat, karena anggarannya baru dibahas setengah, --meski pun pembahasannya sudah selesai--, yaitu Kabupaten Haltim (Halmahera Timur, red) dan Kota Tidore Kepulauan," kata Ketua KPU Maluku Utara (Malut), Syahrani Somadayo di Ternate, Senin.
Sedangkan, untuk lima kabupaten lainya sudah selesai pembahasan anggarannya dengan pemda, termasuk salah satunya Kabupaten Taliabu, untuk daerah otonomi baru yang satkernya belum terbentuk dan komisionernya juga belum terbentuk.
Sehingga, dalam Peraturan KPU sebenarnya KPU induk yang mengambilalih dan KPU induk juga melakukan pemilihan, maka satu tingkat di atasnya yang akan melakukan pemilihan, karena KPU Provinsi tidak menggelar pilkada maka kami pennyelenggaranya.
Oleh karena itu, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Pemda dan KPU Taliabu yang pembahasannya sudah selesai. Pemda dan KPU Taliabu meminta kejelasan terkait dengan status KPU Provinsi sebagai penyelenggara pilkada. Mereka meminta surat resmi dari KPU-RI. Surat itu segera disampaikan ke KPU RI.
Enam kabupaten di Provinsi Malut sampai saat ini belum mengajukan anggaran pilkada, padahal daerah tersebut akan menyelenggarakan pilkada pada Desember 2015.
"Selain enam kabupaten itu, hanya Kota Ternate dan Tidore Kepulauan yang sudah membuat kerja sama dengan KPU Kota masing-masing untuk menggelar pilkada serentak Desember nanti," katanya.
Menurut dia, enam kabupaten di Malut yang sampai saat ini belum mengajukan anggaran pilkadanya adalah Kabupaten Pulau Taliabu, Halmahera Selatan, Halmahera Utara, Halmahara Barat, Halmahera Timur dan Kepulauan Sula. (ant/bm 10)
