Kementerian KP Diminta Lebih Perhatikan Maluku Utara
http://www.beritamalukuonline.com/2015/04/kementerian-kp-diminta-lebih-perhatikan.html
Ternate - Berita Maluku. Legislator di DPD-RI asal Maluku Utara (Malut) Basri Salama meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KP) untuk lebih memperhatikan daerah itu, khususnya dalam hal pengalokasian anggaran pembangunan sektor kelautan dan perikanan.
"Pengalokasian anggaran untuk pembangunan sektor kelautan dan perikanan di Malut tidak hanya dalam bidang infrastuktur, tetapi juga yang terkait dengan pemberdayaan nelayan, terutama yang berada di daerah pesisir dan pulau-pulau kecil," katanya di Ternate, Rabu.
Menurut Basri, Malut memiliki potensi produksi perikanan yang melimpah, mencapai satu juta ton lebih per tahun dengan potensi lestari 500.000 ton lebih per tahun.
Namun dari potensi lestari itu yang dimanfaatkan baru sekitar 19 persen dan belum termasuk potensi budidaya perikanan yang mencapai 60.000 ha lebih.
Potensi perikanan di Malut belum dimanfaatkan secara maksimal karena infrastruktur yang sangat terbatas, begitu pula para nelayan setempat belum memiliki armada dan alat tangkap yang memadai, ujarnya.
Oleh karena itu, kata Basri, KKP harus banyak mengarahkan program dan anggaran di Malut untuk memaksimalkan pemanfaatan potensi perikanan tersebut, karena kalau hanya mengandalkan anggaran dari Pemprov Malut dan pemerintah kabupaten setempat jelas tidak cukup.
Ia mengatakan, yang paling mendesak dilakukan KKP adalah memberikan bantuan armada penangkapan dan alat tangkap yang memadai kepada para nelayan di Malut, sehingga mereka bisa menangkap ikan hingga ke perairan lepas pantai dan laut lepas.
"Selama ini para nelayan di Malut hanya sanggup menangkap ikan di perairan sekitar pantai, karena armada penangkapan yang mereka gunakan sangat terbatas, sehingga ikan yang berada di perairan lepas pantai dan laut lepas lebih banyak dinikmati nelayan dari luar Malut," katanya.
Ia menambahkan, KKP juga harus mendorong percepatan pengembangan Pulau Morotai sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) perikanan untuk lebih memaksimalkan pemanfaatan potensi perikanan di daerah ini. (ant/bm 10)
"Pengalokasian anggaran untuk pembangunan sektor kelautan dan perikanan di Malut tidak hanya dalam bidang infrastuktur, tetapi juga yang terkait dengan pemberdayaan nelayan, terutama yang berada di daerah pesisir dan pulau-pulau kecil," katanya di Ternate, Rabu.
Menurut Basri, Malut memiliki potensi produksi perikanan yang melimpah, mencapai satu juta ton lebih per tahun dengan potensi lestari 500.000 ton lebih per tahun.
Namun dari potensi lestari itu yang dimanfaatkan baru sekitar 19 persen dan belum termasuk potensi budidaya perikanan yang mencapai 60.000 ha lebih.
Potensi perikanan di Malut belum dimanfaatkan secara maksimal karena infrastruktur yang sangat terbatas, begitu pula para nelayan setempat belum memiliki armada dan alat tangkap yang memadai, ujarnya.
Oleh karena itu, kata Basri, KKP harus banyak mengarahkan program dan anggaran di Malut untuk memaksimalkan pemanfaatan potensi perikanan tersebut, karena kalau hanya mengandalkan anggaran dari Pemprov Malut dan pemerintah kabupaten setempat jelas tidak cukup.
Ia mengatakan, yang paling mendesak dilakukan KKP adalah memberikan bantuan armada penangkapan dan alat tangkap yang memadai kepada para nelayan di Malut, sehingga mereka bisa menangkap ikan hingga ke perairan lepas pantai dan laut lepas.
"Selama ini para nelayan di Malut hanya sanggup menangkap ikan di perairan sekitar pantai, karena armada penangkapan yang mereka gunakan sangat terbatas, sehingga ikan yang berada di perairan lepas pantai dan laut lepas lebih banyak dinikmati nelayan dari luar Malut," katanya.
Ia menambahkan, KKP juga harus mendorong percepatan pengembangan Pulau Morotai sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) perikanan untuk lebih memaksimalkan pemanfaatan potensi perikanan di daerah ini. (ant/bm 10)
