GMAKSMN Desak Periksa Bupati SBB, Terkait Dugaan Korupsi Dana Bansos Rp 11 Miliar

Ambon - Berita Maluku. Aspirator Gerakan Masyarakat Anti Korupsi Saka Mese Nusa (GMAKSMN) masyarakat Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) menegaskan akan terus mengawal sistem pemerintahan di wilayah itu guna mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat menyusul maraknya perilaku penyimpangan keuangan yang diduga dilakukan Bupati Jacobus Puttileihalat dan kroni-kroninya.

Hal itu dilontarkan aktivis GMAKSMN saat membuat orasi di depan gerbang kantor Kejaksaan Tinggi Maluku di Ambon, Kamis (8/5).

Dalam melancarkan aksinya, para pendemo mendesak pihak Kejati Maluku untuk segera memeriksa sekaligus menyeret Bupati SBB, Jacobus Puttileihalat, ke meja hijau atas kasus penyalagunaan dana Bantuan Sosial (Bansos) sebesar Rp.11 miliar pada tahun 2011.

Para pendemo mendukung Bendahara Kabupaten SBB J.Kaisupy untuk membuka actor sesunggunya di balik kasus Bansos dari Rp.5 miliar menjadi Rp.11 miliar melalui Peraturan Bupati Seram Bagian Barat tentang Perubahan PAGU Anggaran tanpa pembahasan DPRD Kabupaten SBB.

’’Tidak ada alasan dari Kejati untuk tidak memeriksa Bupati SBB atas dugaan penggunaan dana Bansos sebesar Rp.11 miliar yang dilegalkan dengan Peraturan Bupati (SBB) yang kami yakini Peraturan Bupat SBB itu bisa menunjukan aktor yang sebenarnya. Dan kami menduga pengunaan dana Bansos Rp 11 miliar di SBB semata-mata untuk kepentingan pemenangan Pilkada yang dilakukan Bupati SBB yang kemudian disiasati dengan berbagai jenis proposal yang bersifat fiktif,’’ teriak pendemo.

Perwakilan GMAKSMN juga mendesak pihak Kejati Maluku untuk bekeja sama dengan pihak Kepolisian Daerah Maluku untuk menuntaskan maraknya kasus korupsi di Kabupaten SBB.

’’Apabila pernyataan sikap kami tidak dipenuhi, maka gerakan penyambung aspirasi masyarakat SBB  melalui GMAKSMN akan kembali dalam waktu yang singkat untuk melakukan demo lanjutan sebagai bentuk simpati dan komitmen kami terhadap gerakan pemberantasan korupsi, ’’(ev/mg bm 15)