Data Jalan Maluku Belum Sinkron, Rovik Dorong Rakor PU dan BPJN
AMBON - BERITA MALUKU. Sinkronisasi data dan perencanaan pembangunan infrastruktur jalan di Maluku dinilai masih perlu diperkuat. Ketidaksesuaian data antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat berpotensi menghambat proses pengusulan hingga pelaksanaan program pembangunan jalan.
Persoalan tersebut menjadi perhatian Anggota Komisi III DPRD Provinsi Maluku, Rovik Afifudin. Ia mendorong Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi Maluku memfasilitasi rapat koordinasi teknis dengan melibatkan seluruh Dinas PU kabupaten/kota dan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Maluku.
Menurut Rovik, selama ini usulan pembangunan jalan umumnya berangkat dari kebutuhan dan perencanaan pemerintah kabupaten/kota. Namun, usulan tersebut perlu diselaraskan dengan pemerintah provinsi dan BPJN agar memenuhi standar teknis yang ditetapkan.
Ia menilai, koordinasi lintas instansi menjadi penting untuk memastikan setiap perencanaan pembangunan jalan memiliki kesesuaian data dan standar teknis sebelum masuk tahap pelaksanaan.
"Perlu ada rakor teknis yang dimediasi Dinas PU provinsi bersama seluruh Dinas PU kabupaten/kota dan melibatkan Balai. Hal yang harus didiskusikan adalah perencanaan, sehingga standar-standar perencanaannya bisa disesuaikan dan ketika dieksekusi tidak menimbulkan masalah," ujarnya, Jumat (20/11/2026).
Rovik berharap usulan tersebut dapat diteruskan kepada Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPJN Maluku untuk ditindaklanjuti melalui koordinasi bersama seluruh instansi terkait.
Selain persoalan sinkronisasi perencanaan, Rovik juga menyatakan dukungan terhadap alokasi anggaran untuk pengurusan izin akses jalan yang melintasi kawasan hutan lindung.
Menurutnya, kelengkapan dokumen perizinan menjadi salah satu faktor penting agar usulan pembangunan infrastruktur jalan dapat diperjuangkan melalui berbagai skema pendanaan.
Ia juga menekankan agar pembangunan ruas jalan yang menjadi kebutuhan masyarakat, termasuk di wilayah Kota Ambon, dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat secara luas.
"Kami pada prinsipnya memberikan dukungan terhadap pembangunan ruas jalan. Yang paling penting, jalan-jalan tersebut bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Jangan sampai ada kelompok-kelompok yang menghalangi pembangunan yang sementara dilakukan," tegasnya.
Menanggapi usulan tersebut, Plt Kepala BPJN Maluku, Muh. Ulwan Talaohu, menyatakan sependapat dengan pentingnya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan jalan di Maluku.
Ulwan mengatakan, BPJN juga menginginkan adanya satu sistem jaringan jalan yang terintegrasi di Maluku. Untuk mewujudkannya, ketersediaan data yang akurat dan selaras antara pemerintah daerah dan pusat menjadi kebutuhan mendasar.
"Memang kami sepakat, karena ini juga menjadi perhatian besar bagi kami di Balai. Kami ingin Maluku memiliki satu sistem jaringan jalan. Data itu sangat penting. Bukan hanya datanya tersedia, tetapi juga harus sinkron," jelasnya.
Ia mengungkapkan, salah satu persoalan yang kerap ditemukan adalah ketidaksesuaian data dalam dokumen perencanaan di tingkat pusat dengan data yang dimiliki masing-masing instansi maupun kondisi di lapangan.
Sebagai contoh, sejumlah usulan dari daerah terkadang belum sepenuhnya sesuai dengan data dalam sistem Krisna maupun data yang dimiliki instansi terkait. Kondisi tersebut dapat menjadi kendala dalam proses pengukuran, verifikasi, hingga pengusulan program pembangunan.
Karena itu, BPJN Maluku mendukung gagasan pembentukan forum koordinasi teknis yang mempertemukan pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan BPJN untuk menyelaraskan data serta perencanaan pembangunan infrastruktur jalan.
Sinkronisasi tersebut diharapkan dapat menghasilkan perencanaan yang lebih terarah, memperkuat usulan pembangunan ruas jalan prioritas, serta membuka peluang penanganan infrastruktur melalui berbagai sumber pendanaan.
Dengan demikian, pembangunan jalan di Maluku tidak hanya memenuhi standar teknis dan administrasi, tetapi juga benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat di seluruh wilayah.
