Pertamini Tanpa Tera Ilegal, DPRD Maluku Minta Operasional Segera Dihentikan
Ilustrasi
AMBON - BERITA MALUKU. Keberadaan mesin penyalur bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertamini yang belum mengantongi sertifikat tera mendapat perhatian serius dari DPRD Maluku. Pengoperasian alat ukur yang belum melalui proses tera dinilai melanggar ketentuan dan berpotensi merugikan masyarakat sebagai konsumen.
Wakil Ketua Komisi II DPRD Maluku, Suanty Jhon Laipeny, menegaskan setiap mesin penyalur BBM yang digunakan untuk kegiatan usaha, termasuk Pertamini di Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD), wajib terlebih dahulu memiliki sertifikat tera sesuai ketentuan yang berlaku.
"Selama belum ada surat atau bukti bahwa mesin tersebut sudah ditera, maka alat itu tidak boleh beroperasi sebagai sarana usaha," tegas Suanty kepada wartawan di Gedung DPRD Maluku, Senin (6/7/2026).
Menurutnya, pemerintah daerah melalui instansi teknis harus segera mengambil langkah tegas dengan menghentikan sementara operasional seluruh Pertamini yang belum memenuhi persyaratan tera. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjamin kepastian hukum sekaligus melindungi hak masyarakat sebagai pengguna layanan.
Suanty menjelaskan, kewenangan pengawasan terhadap mesin penyalur BBM berada pada perangkat daerah yang membidangi urusan perdagangan, khususnya Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
Sementara itu, DPRD menjalankan fungsi pengawasan melalui Komisi II untuk memastikan seluruh regulasi diterapkan secara konsisten.
Ia menambahkan, apabila ditemukan adanya dugaan pelanggaran dalam operasional Pertamini, Komisi II DPRD Maluku tidak akan tinggal diam. Pihaknya akan memanggil organisasi perangkat daerah (OPD) terkait guna meminta penjelasan serta mengevaluasi langkah pengawasan yang telah dilakukan.
"Kami ingin memastikan seluruh pelaku usaha mematuhi aturan yang berlaku. Jangan sampai masyarakat dirugikan karena alat yang digunakan belum memenuhi standar yang ditetapkan pemerintah," ujarnya.
Suanty berharap pemerintah daerah terus memperkuat pengawasan terhadap distribusi BBM, termasuk memastikan seluruh alat ukur yang digunakan pelaku usaha telah ditera secara resmi. Dengan demikian, kepastian takaran, perlindungan konsumen, serta iklim usaha yang sehat dapat terwujud di seluruh wilayah Maluku.
