Hingga Akhir 2025 TercatatTujuh Dapur MBG di Maluku Dihentikan Sementara Imbas Keracunan
AMBON - BERITA MALUKU. Hingga penghujung tahun 2025, sebanyak tujuh dapur Program Makanan Bergizi (MBG) di Provinsi Maluku ditutup sementara menyusul sejumlah kasus keracunan makanan yang menimpa penerima manfaat program tersebut.
Penutupan dilakukan sebagai langkah pengamanan sambil menunggu hasil pemeriksaan laboratorium dan investigasi lanjutan.
Hal ini disampaikan Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi Regional Maluku, dr. Rosita, dalam kegiatan coffee morning bertajuk “Ketahanan Pangan Mendukung MBG di Provinsi Maluku” yang berlangsung di Ambon, Selasa (16/12/2025).
Menurut dr. Rosita, dapur MBG yang ditutup tersebar di beberapa daerah, yakni Maluku Barat Daya (1 dapur), Seram Bagian Barat (3 dapur), Maluku Tenggara (2 dapur), dan Kota Ambon (1 dapur). Seluruh dapur tersebut dihentikan operasionalnya setelah terjadi insiden keracunan.
“Setiap kejadian keracunan langsung dilaporkan ke bagian pengawasan atau tawasker. Setelah itu dapur ditutup sementara sambil menunggu hasil pemeriksaan sampel. Jika hasilnya sudah keluar dan dinyatakan aman oleh Dinas Kesehatan, baru dapur boleh kembali beroperasi,” jelasnya.
Ia menegaskan, apabila keracunan terjadi untuk kedua kalinya, maka dapur MBG tersebut akan ditutup secara permanen. Seluruh hasil pemeriksaan laboratorium juga langsung dilaporkan ke pemerintah pusat sebagai bagian dari sistem pengawasan nasional.
dr. Rosita juga mengungkapkan bahwa hingga akhir 2025, realisasi operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Maluku masih jauh dari target. Dari rencana 191 dapur SPPG, baru 69 dapur yang beroperasi di 11 kabupaten/kota.
“Minat mitra sebenarnya cukup tinggi, tetapi pembangunan dapur harus memenuhi kriteria Badan Gizi Nasional, termasuk ketersediaan lahan dan jangkauan pelayanan. Ini yang masih menjadi kendala,” ujarnya.
Adapun penerima manfaat MBG mencakup seluruh siswa, baik peserta didik maupun nonpeserta didik, balita, ibu menyusui, dan ibu hamil.
Sementara itu, Kepala Bidang SMA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku, Fentje Mandaku, menyebutkan bahwa dari 298 SMA di Maluku, baru sekitar 94 sekolah atau 32 persen yang terlayani program MBG. Pelayanan tersebut tersebar di Kota Ambon, SBB, Maluku Tengah, Maluku Tenggara, Tual, Buru Selatan, Kepulauan Tanimbar, Maluku Barat Daya, Kepulauan Aru, dan Seram Bagian Timur. Bahkan, masih terdapat satu kabupaten yang sama sekali belum terlayani, yakni Kabupaten Buru.
Ia menyoroti kasus keracunan terakhir yang terjadi di SMA Negeri 1 Seram Bagian Barat, di mana sekitar 200 siswa harus dilarikan ke rumah sakit. Beruntung, penanganan cepat membuat tidak ada korban jiwa.
“Kasus ini langsung kami tindaklanjuti dengan rapat koordinasi cepat di tingkat pusat agar kejadian serupa tidak terulang,” kata Fentje.
Menurutnya, sejumlah persoalan teknis menjadi pemicu keracunan, mulai dari ketidaksiapan mitra yayasan SPPG, lemahnya transparansi, keterbatasan SDM, hingga belum adanya standar baku bahan pangan. Selain itu, sistem distribusi makanan dinilai belum tertib dan masih membebani guru di sekolah.
“Distribusi yang tidak tepat waktu menyebabkan makanan datang terlalu pagi atau terlalu siang. Akibatnya makanan menjadi dingin, bahkan berpotensi basi, dan inilah yang memicu keracunan,” ungkapnya.
