DPRD Maluku Soroti Kinerja Kadis Pariwisata: Tak Ada Kalender, Tak Serius Urus Pariwisata
Wellem Kurnala
AMBON - BERITA MAULUKU. Maluku dikenal sebagai daerah kepulauan yang kaya akan potensi pariwisata alam, budaya, dan sejarah. Gugusan pulau dengan panorama laut yang indah, tradisi budaya yang masih hidup, serta warisan sejarah masa lalu menjadikan Maluku sebagai daerah yang seharusnya mampu menjadi destinasi unggulan di tingkat nasional. Namun, besarnya potensi tersebut dinilai belum dikelola secara maksimal.
Mirisnya, hingga kini Maluku tidak masuk dalam Kalender Pariwisata Nasional. Bahkan, di internal Dinas Pariwisata Provinsi Maluku sendiri tidak tersedia kalender pariwisata daerah yang memuat agenda event tahunan. Kondisi ini menunjukkan lemahnya perencanaan dan arah kebijakan pengembangan pariwisata di daerah kepulauan tersebut.
Sekretaris Komisi IV DPRD Maluku, Wellem Kurnala, menilai Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Maluku, Achmad Jais Ely, tidak kompeten dan tidak serius dalam mengurus sektor pariwisata.
Menurutnya, keberadaan kalender pariwisata tahunan merupakan hal mendasar jika Maluku ingin mendorong event-event daerah agar diakui secara nasional.
“Kalau mau masuk dalam kalender pariwisata nasional, harus ada kalender tahunan pariwisata Maluku. Sampai sekarang itu tidak ada sama sekali. Ini menandakan tidak ada keseriusan,” tegas Kurnala, Senin (15/12/2025).
Ia juga mengkritik lemahnya koordinasi antara Dinas Pariwisata dan DPRD. Kurnala mengungkapkan bahwa Komisi IV DPRD Maluku telah berulang kali mengundang Kepala Dinas Pariwisata untuk rapat bersama guna membahas pengembangan sektor pariwisata, namun undangan tersebut tidak pernah dihadiri.
“Kami ajak rapat bersama Kepala Dinas Pariwisata, tetapi yang bersangkutan tidak pernah hadir. Bagaimana mau membangun pariwisata Maluku jika komunikasi dan koordinasi saja tidak berjalan,” ujarnya.
Kurnala menegaskan, kondisi ini sangat disayangkan karena sektor pariwisata memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, membuka lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di wilayah kepulauan.
DPRD Maluku berharap adanya evaluasi serius dari Pemerintah Provinsi Maluku terhadap kinerja Dinas Pariwisata, agar potensi besar pariwisata Maluku tidak terus terabaikan dan dapat dikelola secara profesional, terarah, dan berkelanjutan.
