Suarakan Sejumlah Persoalan Krusial, DPD RI Pastikan Perjuangkan Aspirasi Gubernur Maluku

AMBON - BERITA MALUKU. Pemerintah Provinsi Maluku kembali mengetuk pintu pusat. Dalam pertemuan dengan Wakil Ketua DPD RI, Tamsil Linrung, bersama Komite IV di Kantor Gubernur Maluku, Senin (25/8/2025), Gubernur Hendrik Lewerissa menyuarakan sejumlah persoalan krusial yang menekan ruang fiskal daerah.

Mulai dari ketidakadilan regulasi perikanan, pembagian PNBP yang tidak berpihak pada daerah penghasil, hingga beban utang PT SMI yang tiap tahun menggerus lebih dari Rp100 miliar APBD Maluku. 

“Kami tetap berkomitmen melunasi utang itu sampai 2027. Tapi jangan lagi dipotong tiap tahun, beri kelonggaran. 2027 pasti lunas,” tegas Gubernur.

Tak hanya itu, Pemprov juga meminta dukungan tambahan anggaran gaji PPPK, terutama untuk pendidikan dan kesehatan. “Kebutuhan ini nyata, dan menyangkut masa depan Maluku,” kata Hendrik.

Wakil Ketua DPD RI, Tamsil Linrung, menyatakan pihaknya siap memperjuangkan aspirasi Maluku dalam pembahasan bersama kementerian dan lembaga. “Semua masukan Pak Gubernur akan diprioritaskan. Maluku harus mendapat perhatian khusus, karena potensinya besar,” ujarnya.

Tamsil menambahkan, kepemimpinan daerah menjadi kunci, bukan hanya soal dana. “Saya lihat Gubernur punya terobosan. Tinggal bagaimana kami di DPD menguatkan langkah itu di tingkat nasional,” katanya.

Anggota Komite IV, Rudi, turut menyoroti potensi PAD yang hilang karena hasil laut Maluku diekspor tanpa kontribusi nyata. Ia menyarankan agar Pemprov segera membuka dialog dengan PT SMI didampingi DPD RI.

“Maluku jangan hanya jadi penghasil, tapi juga harus jadi penerima manfaat. Kami siap kawal di pusat,” tegasnya.