Dewan Rencana Panggil BTN Manusela Pertanyakan K2 Di Kawasan Konservasi
AMBON – BERITA MALUKU. DPRD Maluku merencanakan memanggil pihak Balai Taman Nasional (BTN) Manusela guna mempertanyakan terkait Keamanan dan Keselamatan (K2) di kawasan konservasi.
Pemanggilan ini menindaklanjuti aksi Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Kelompok Cipayung Plus Kota Ambon mendatangi gedung DPRD Provinsi Maluku, terkait kematian Firdaus Ahmad Fauzi, mahasiswa yang meninggal saat mengikuti kegiatan di kawasan Taman Nasional (TN) Manusela. Pada Kamis (22/5) 2025).
“Kami akan menyurati pihak BTN Manusela dan meminta penjelasan resmi terkait insiden yang terjadi ini. Keamanan dan keselamatan dalam setiap kegiatan di kawasan konservasi memang harus menjadi prioritas,”ucap Anggota Komisi II, H Ridwan Nurdin, Jumat (23/05/2025).
Dikatakan, pemanggilan tersebut untuk mendengar langsung penjelasan Kepala BTN Manusela atas kematian Firdaus Abmad Fauzi dari awal awal hingga akhir. Begitu juga penjelasan secara hukum, terkait tahapan upaya pencarian dan penyelamatan Firdaus Ahmad Fauzi, begitu juga secara medis hasil otopsi.
Apabila dalam penjelasan tersebut terdapat indikasi unsur-unsur kelalaian, kesengajaan, pembiaran, dan tindakan yang berpotensi melanggar hukum dan patut diduga menyebabkan korban Firdaus Ahmad Fauzi baru bisa ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa pada hari ke-21, maka menurutnya Polda Maluku harus segera berinisiatif menangkap, menaban, memeriksa Kepala BTN Manusela tanpa haras menunggu laporan keluarga atau laporan masyarakat yang menyaksikan peristiwa hilang dan
Ia juga mendesak Kepala BTN Manusela meminta maaf kepada masyarakat adat di wilayah Taman Nasional Manusela yang sudah hidup turun-temurun di wilayah itu, jauh sebelum penetapan status Taman Nasional Manusela, bahkan jauh sebelum Republik Indonesia berdiri, sebab BTN Manusela telah berperan merampas ruang hidup masyarakat adat, menjadi mesin pembunub yang culas kepada masyarakat lokal di wilayah Taman Nasional.
Begitu juga Menteri Kehutanan RI Raja Juli Antoni agar melalui kewenangannya, segera mencopot Kepala BTN Manusela Deni Rabadi karena ucapan, tindakan, dan kebijakannya tidak melindungi pendaki yang terkena musibah dan tidak mengayomi masyarakat adat.
"Menteri Kehutanan RI Raja Juli Antoni mencabut status Taman Nasional Manusela antak sementara atau untuk seterusnya, karena keberadaan Taman Nasional Manusela sudah tidak lagi sesuai tujuan penetapannya,"tandasnya.
