Usulan Data Bencana Gempa Ke Pusat Masih Menunggu Pendataan Lanjutan Dari Kabupaten
AMBON - BERITA MALUKU. Tiga minggu pasca Gempa 10 Januari lalu, hingga Pemerintah Provinsi Maluku menyampaikan data kerusakan sarana prasarana ke Pemerintah Pusat (Pempus).
Hal ini disebabkan Pemerintah Provinsi Maluku melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) masih menunggu data lanjutan dari Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT) dan Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD).
Demikian penjelasan Kepala BPBD Maluku, Ismail Usemahu dikonfirmasi, Selasa (31/01/2023).
Usemahu berharap, dalam satu dua hari kedepan Pemerintah KKT dan MBD, bisa secepatnya menyampaikan data real terkait kerusakan akibat gempa.
"Sudah di data sama kabupaten, mudah-mudahan dalam satu dua hari sudah dilaporkan ke kita," ujarnya.
Dikatakan, jika usulan tersebut disampaikan, maka Pemerintah Provinsi Maluku akan langsung menyampaikan ke Pempus melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Kementerian Keuangan.
"Kalau sudah disampaikan ke kita maka kita akan langsung laporkan ke BNPB dan Kementerian keuangan dan kementerian lainnya untuk penanganan pemulihan," ucapnya.
Berdasarkan data sementara, kata Usemahu sesuai laporan Pemda KKT dan MBD kerusakan akibat gempa mencapai 834 unit, seperti rumah, fasilitas pemerintah, pendidikan, rumah ibadah dan lain sebagainya.
"Itu data sementara, kita harap data lanjutan segera disampaikan, agar kita langsung proses secepatnya ke pusat, untuk penanganan lebih lanjut," pintanya.
