30 November Batas Pengusulan Kuota BBM, Ini Kata Saoda

AMBON – BERITA MALUKU. Pemerintah Daerah Provinsi Maluku didesak untuk segera menyurati Pemerintah Kabupaten/kota, guna mengusulkan kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) tahun 2023.

Desakan ini disampaikan Wakil Ketua Komisi III DPRD Maluku, Saoda Tethol kepada wartawan di rumah rakyat, karang panjang, Ambon, Selasa (22/11/2022).

Dikatakan, sesuai aturan BPH Migas, Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota sudah harus mengusulkan kuota BBM sebelum 30 November. Jika tidak BPH Migas akan tetap berpatokan dengan kuota tahun sebelumnya.

Jika hal ini terjadi, Maluku akan kembali mengalami kekurangan BBM, padahal kebutuhan masyarakat terhadap penggunaan BBM terkhususnya Minyak Tanah (MItan) setiap tahunnya terus meningkat.

“Batas waktu pengusulan secara nasional sampai 30 November. Maka itu, Pemda Maluku segera mendesak Kabupaten/kota untuk segera mengusulkan kuota BBM, sehingga Maluku tidak terlambat dalam pengusulan kuota dimaksud,” pintanya.

Ditempat yang sama, Ketua Komisi II DPRD Maluku, Jhon Lewerissa, mengatakan kuota BBM merupakan tanggungjawab penuh dari Pemda baik provinsi maupun kabupaten/kota. Hal ini dikarenakan, masing-masing Pemda mengetahui secara jelas penggunaan BBM, apalagi khususnya Mitan yang diperuntukan untuk rumah tangga.

“Jadi kuota tahun ini maupun tahun depan itu tergantung dari data yang dinput oleh Pemprov maupun Kabupaten/kota, setelah data penggunaan BBM diinput, kalau memangnya kuotanya berkurang, Pemda menyurati BPH Migas untuk meminta penambahan Kuota BBM, karena faktanya dari tahun ke tahun penggunaan meningkat,” tuturnya. 

Untuk itu, Lewerissa meminta kepada Pemda baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota untuk segera menginput data usulan kuota BBM ke BPH Migas sebelum batas penutupan pengusulan 30 November mendatang.

“Tanpa ada data-data yang lengkap Pempus juga tidak bisa berbuat apa-apa. Akhirnya mereka berpatokan kepada kuota tahun lau, padahal tiap tahun pemakaian BBM meningkat,” pungkasnya.