TKDD Maluku Di Tahun 2022 Menurun 7 Persen

AMBON - BERITA MALUKU. Tidak hanya Rancangan APBD, Alokasi Dana transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) Provinsi Maluku di tahun 2022 juga mengalami penurunan dibandingkan tahun 2021.

Berdasarkan laporan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal (Ditjen) Perbendaharaan Provinsi Maluku di tahun 2022, Maluku mendapat alokasi dana TKDD sebesar Rp11,87 triliun, terdiri dari transfer daerah Rp10,87 triliun, dan dana desa Rp1,00 triliun.

"Alokasi ini menurun kurang lebih 7 persen dari 2021 sebesar Rp12,88 triliun," ungkap Gubernur, Murad Ismail pada acara penyerahan DIPA dan TKDD tahun 2022 di Ambon, Jumat (03/12/2021).

Tak hanya TKDD, kata Gubernur alokasi belanja satuan kerja vertikal dan organisasi terkait daerah juga mengalami penurunan 12 persen atau sebesar Rp8,14 triliun, jika dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp9,29 triliun.

Atas dukungan dana APBD tersebut dan dengan memperhatikan arahan Presiden, maka dirinya mengingatkan lima hal kepada kepala daerah, yaitu segera menyampaikan DIPA dan TKDD kepada satuan kerja perangkat daerah di daerah masing-masing, serta mengawal pelaksanaan agar perekonomian rakyat berjalan lebih cepat.

Dua, masing-masing daerah untuk sinergikan pelaksanaan DIPA APBN dengan APBD 2022 dalam menjawab tantangan pemulihan ekonomi peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan pembangunan infrastruktur, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Tiga, perlu kerjasama antara lembaga baik antara pemerintah pusat dan daerah, provinsi dengan kabupaten/kota, pemerintah dengan dunia usaha.

Dengan bekerjasama maka pengawasan perencanaan akan menghasilkan outkam dan inpek yang lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi, sehingga kesenjangan ekonomi antara daerah dapat diminimalkan.

Empat, dirinya mintakan dalam pengelolaan keuangan daerah mengutamakan transparansi, serta peningkatan pencapaian laporan keuangan pemda.

Lima, semua program diarahkan untuk mendukung tema APBN 2022 untuk provinsi Maluku, yaitu mendukung pembangunan bersama teknologi informasi, komunikasi, serta pendidikan dan kesehatan, sehingga dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat Maluku.

Sementara itu, Plt II Kepala Kantor wilayah Ditjen Petbendaharaan Maluku Trimo Yulianto menjabarkan, dari keseluruhan belanja tahun 2022 sebesar Rp2.714,2 Triliun alokasi untuk provinsi Maluku kepada Kementerian/Lembaga sebesar Rp8,14 triliun dan alokask TKDD sebesar Rp11,88 triliun.

Pagu belanja kementerian/lembaga di Maluku sebesar Rp8,114 Triliun dialokasikan kepada Kementerian/Lembaga satuan kerja berdasarkan kewenangan dengan alokasi, yaitu alokasi kantor pusat Rp1,77 triliun, kantor daerah Rp6,23 triliun, kewenangan deportasi Rp70,29 miliar.

Sedangkan alokasi transfer daerah dan dana desa untuk seluruh Pemda lingkup Provinsi Maluku dialokasikan Rp11,88 triliun terdiri dari dana bagi hasil Rp255,56 miliar, dana alokasi umum (DAU) Rp7,34 triliun, DAK fisik Rp1,71 triliun, DAK non fisik Rp1,47 triliun, dana insentif daerah Rp33,537 miliar dan dana desa Rp1,00 triliun.

"Atas nama Menteri Keuangan, mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah bersinergi dalam penyelesaian DIPA tahun 2022," ucapnya.