Anos: Masih Minimnya Fasilitas Air Bersih
AMBON - BERITA MALUKU. Sampai saat ini masyarakat di Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT) dan Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) masih mengeluhkan minimnya fasilitas air bersih.
"Hasil reses yang dilakukan di beberapa tempat di Kepulauam Tanimbar, maupun MBD, sebagian besar masyarakat meminta agar pemerintah dapat menyediakan fasilitas atau membangun jaringan air bersih," ungkap Anggota Komisi III DPRD Maluku, Anos Yermias, dikonfirmasi melalui telepone, Rabu (06/01/2021).
Menurutnya, ada beberapa wilayah di kedua daerah tersebut, masyarakat yang ingin mengambil air bersih harus menyeberang dari pulau satu ke pulau lain.
Olehnya itu, kata Anos masyarakat meminta agar Pemerintah dapat memberikan perhatian serius terkait ini, dengan membangun jaringan air bersih.
Untuk itu, selesai reses pihaknya akan melakukan rapat kerja bersama mitra terkait guna membahas apa yang menjadi harapan masyarakat.
Hal lainya, kata Ketua Fraksi Partai Golkar, keluhan terkait transportasi laut, menghubungkan pulau ke pulau terasa begitu sulit.
Menurutnya, dari hasil koordinasi bersama mitra terkait, di tahun ini ada penambahan pelabuhan singgah atau pos pelabuhan baru.
Namum diakuinya, dengan penambahan ini berpengaruh terhadap waktu tempuh kapal agak terlambat dibandingkan sebeluknya 2-3 hari.
"Karena disadari dampak Covid-19 mengakibatkan terjadi pengurangan anggaran. Itu sebabnya kalau ada pulau-pulau yang biasanya hanya dua sampai tiga hari sudah tiba, kali ini agak terlambat, karena harus dibagi, karena pulau lain juga mendapat bagian," ucapnya.
Terhadap persoalan ini, kata Anos, sejak tahun 2017 komisi III telah memperjuangkan penambahan kapal untuk transportasi reguler, misalnya Aru, Maluku Tenggara, Tual, MBD dan Kepulauan Tanimbar.
Disisi lain, upaya ini perlu dukungan dari pemerintah kabupaten berupa alokasi aalokasi anggaran untuk subsidi kapal, sehingga kapal tidak rusak, mamanya Kapal Banawa Nusantara.
"Kami sedang mengupayakan kedepan terjadi penambahan kapal. Mudah-mudahan kondisi ekonomi negara bisa pulih, karena dampak Covid-19 sangat terasa, akibatnya banyak hal dilakukan pemerintah, terpaksa harus di drop," pungkasnya.
