DIPA dan TKDD TA 2021, Gubernur Ingatkan Untuk Kesejahteraan Rakyat
AMBON - BERITA MALUKU. Gubernur Maluku, Murad Ismail menerima Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), dari Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku, Noor Faisal Ahmad.
Penyerahan DIPA dan TKDD ini, diterima Gubernur, diwakili Sekretaris Daerah Maluku, Kasrul Selang berlangsung di lantai tujuh kantor Gubernur, Kamis (26/11/2020), dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan Covid-19, selain berlangsung secara virtual, juga dihadiri sejumlah kepala daerah, seperti Bupati Maluku Tenggara, Muhamad Taher Hanubun, Bupati Seram Bagian Barat, Yasim Payapo, dan pimpiman OPD lingkup pemerintah daerah provinsi Maluku.
Dalam sambutan secara virtual, Gubernur mengatakan, dalam APBN 2021, belanja negara ditetapkan Rp2.750,0 Triliun, alokasi untuk Maluku Rp22,17 triliun. Alokasi tersebut disalurkan melalui belanja satuan kerja Kementerian/Lembaga Rp2,29 triliun, dan transfer ke daerah dan dana desa Rp12,88 triliun.
"APBN tersebut, harus dikelola dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk kesejaheteraan rakyat," ujarnya.
Oleh karena itu, dirinya berharap seluruh Pemda dan Satker Kementerian/lembaga di Maluku memperbaiki kualitas tata kelola keuangannya.
Sementara itu, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku, Noor Faisal Achmad dalam laporannya, mengatakan APBN 2021 menjadi perhatian pemerintah dalam menjalankan pengelolaan fiskal di tahun 2021, baik dari sisi pendapatan negara, belanja yang semakin efektif, pengendaliam defisit, serta pengelolaan pembiayaan anggaran yang prudent.
Menurutnya, untuk mendukung kualitas SDM dan beberapa kegiatan strategis, pemerintah pusat mengalokasikan anggaran untuk 87 kementerian/lembaga Rp1.954,5 triliun, dan dana transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp795,5 triliun untuk 34 provinsi, 508 kabupaten/kota, 74.954 desa dan 8.221 kelurahan.
Selain itu, kata dia perwujudan dari strategi APBN tahun anggaran 2021 khususnya di Maluku, tentu saja memerlukan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan, terutama para kepala daerah dan pimpinan satuan kerja, beserta seluruh jajaran pemerintahan yang menjadi penanggungjawab program pembangunan yang telah direncanakan dalam tahun anggaran 2021, untuk pencapaian target pembangunan dalam memacu pemulihan ekonomi, pengurangan pengangguran dan kemiskinan, serta pemertaan pembangunan.
Lebih lanjut dikatakan, pada tahun 2021 pemerintah mengalokasikan belanja negara di Maluku sebesar Rp22,17 triliun, naik Rp2,94 triliun atau 15,3 persen dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp19,23 triliun.
Rincian belanja negara tersebut, yang akan disalurkan melakukan 4 KPPN di wilayah Maluku terdiri dari belanja pemerintah pusat yang dikelola 442 satker Kementerian/Lembaga Rp9,29 triliun, lebih tinggi sekitar Rp1,89 triliun, atau 26,62 persen. Dibandingkan tahun berjalan Rp7,39 triliun, serta DAK fisik dan dana desa sebesar Rp3,29 triliun, naik sekitar Rp686,46 miliar atau 26,2 persen, dibandingkan tahun berjalan sebesar Rp2,61 triliun.
Menurutnya, penyerahan DIPA dan TKDD dipercepat bulan November diharapkan agar program dan kegiatan tahun 2021 dapat segera dilaksanakan dan manfaatnya bisa lebih cepat dirasakan oleh masyarakat.
