BPS Canangkan WKB dan WBBM di Kabupaten MBD | Berita Maluku Online | Berita Terkini Dari Maluku Berita Maluku Online
Loading...

BPS Canangkan WKB dan WBBM di Kabupaten MBD

TIAKUR - BERITA MALUKU. Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) melakukan pencanangan Pembangunan Zona Integritas pada lingkup BPS Kabupaten MBD menuju Wilayah Bebas Korupsi (WKB) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM), berlangsung di Kantor BPS Kabupaten MMBD, Kamis (18/6/2020).

Kepala Kantor BPS Kabupaten MBD, Corneles Boloklabna dalam sambutanya bersyukur, karena dalam acara Pencanangan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di BPS Kabupaten MBD ini berjalan dengan baik dalam kondisi saat ini.

Dikatakan, melihat kata Zona diartikan sebagai Wilayah / Daerah dengan batasan kusus sedangkan integritas dimaksudkan sebagai konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai nilai luhur dan keyakinan. Integritas secara etika, kata dia, diartikan sebagai kejujuran dan kebenaran dari tindakan seseorang. Oleh Karena itu, seseorang dapat dikatakan memiliki integritas apabila tindaknya sesuai dengan nilai keyakinan dan prinsip yang dipegangnya.

Dijelaskan, proses membangun zona Integritas merupakan kerja yang cukup berat sehingga dituntut memiliki komitmen yang kuat, punya mindset/ pola pikir dan budaya kerja sama sehingga keberhasilan membangun Zona Integritas ini dapat dicapai.

“Komitmen ini dapat kami buktikan dengan penandatanganan pakta integritas oleh seluruh pegawai BPS Kabupaten MBD. Bahwa syarat menuju Pembangunan Zona Integritas antara lain adalah opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam hal laporan keuangan, dan nilai Implementasi Sakip dengan nilai minimal CC atau cukup. Karena puji syukur semua syarat tersebut telah kami penuhi semua ini merupakan upaya seluruh jajaran BPS Kabupaten MBD yang telah bekerja secara sungguh- sungguh dalam mewujudkan birokrasi bersih dan melayani,” jelasnya.

Dikatakn, proses pembangunan Zona Integritas menuju WBK/ W BM dan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di BPS Kabupaten MBD telah dilaksanakan pihaknya sejak tahun 2018 dengan sejumlah prestasi,penghargaan dalam hal pengelolaan keuangan dari KPPN Saumlaki, diantranya peringakat II kinerja pelaksanaan anggaran periode semester satu pada tahun 2018, Penghargaan terhadap satker atas pelaksanaan Rekonsiliasi UAKPA (SIAP-SAI) yang benar dan tepat waktu pada triwulan III 2018, penghargaan satker yang mengajukan LPJ Bulanan tepat waktu dan akurat pada triwulan III 2018, Peringkat III Satker Terbaik dalam Kepatuhan Penyampaian LPJ Bendahara Semester I Tahun 2019 yang terakhir pada awal tahun 2020 ini adalah peringkat III Penyampaian IKPA untuk Tahun Anggaran 2019.

“Dalam hal pelayanan data kami selalu berusaha meng update website kami yaitu malukubaratdayakab.bps.go.id. sehingga dapat menginformasikan data yang terupdate yang dimiliki BPS Kami juga melakukan inovasi penyediaan data dalam bentuk aplikasi MBD satu data yang berbasis Android yang merupakan hasil kolaborasi dengan Bappeda kemudian dilanjutkan dengan Infokom,” ujarnya.

“Terima kasih juga kepada bapak dan ibu yang sudah mendukung kami selama ini sehingga data data strategis MBD serta publikasi yang di terbitkan baik oleh BPS Kabupaten MBD maupun OPD semuanya ada dalam genggaman,” tambahnya.

Lebih lanjut jelas Corneles, tahun lalu bersama Infokom pihaknya sudah membuat format sesuai SIPD dan juga Format untuk Profil, urusan Renstra, Renja,Lakip, Dokumentasi, Metadata dan Data Dari Semua OPD.

Selain itu, dijelaskan pihaknya juga bahwa, dalam berbagai kesempatan melakukan pemaparan dan diskusi terkait data yang dihasilkan.

Juga, kegiatan BPS Goes to Campus dan BPS Goes to Scoll juga dilakukan guna meningkatkan kepedulian adik-adik kita terhadap pentingnya data dan statistik meskipun demikian masih banyak hal yang perlu diselesaikan dalam rangka memenuhi indikator indikator utama program pencegahan korupsi diantaranya sistem perlindungan pelapor atau (Whisle Blower System' Program Pengendalian Gratifikasi.Kebijakan Penanganan Benturan Kepentingan (Conflite Conflict of interest), mekanisme pengaduan masyarakat pengkuran kinerja individu dan keterbukaan informasi publik serta perbaikan birokrasi atau reformasi birokrasi sampai dengan tahun 2025 .

“Oleh karna itu saya selaku pimpinan beserta seluruh pegawai BPS Kabupaten MBD siap bekerja sama dan sama-sama bekerja dalam membangun Zona Integritas ini dengan iklas dan semoga tak ada diantara kami yang menodainya denga perilaku yang tidak terpuji,” jelas Corneles. (gayus)

Kabupaten MBD 355947435914420764
Beranda item

# Kota Ambon

Indeks

# TNI - POLRI

Indeks