Ini Faktor Pemda Belum Berani Menutup Arus Masuk ke Maluku

AMBON - BERITA MALUKU. Ada berbagai faktor sehingga mengapa sampai saat ini Pemerintah Daerah Provinsi Maluku belum bisa mengambil kebijakan menutup seluruh akses masuk ke bumi raja-raja ini, baik melalui bandar udara maupum pelabuhan.

Sekretaris Daerah Maluku, Kasrul Selang kepada awak media di kantor Gubernur Maluku, Selasa (07/04), mengatakan faktor-faktor tersebut terkair keselamatan & kesehatan, ekonomi dan sosial.

"Minimal tiga itu yang kita pertimbangkan tidak bisa langsung putuskan sepihak," ucapnya.

Untuk itu, kata dia saat ini pemerintah daerah Maluku sementara ini melakukan kajian bukan terkait penutupan tetapi pembatasan sosial berskala besar.

"Kajian yang dilakukan salah satunya persyaratan apabila transmisi masif. Pasti kita di gugus kaji, karena di gugus banyak semua, baru dilapor ke pengarah dalam hal ini Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda)," tuturnya.

Olehnya itu, jelasnya Rabu besok akan ada telekonferens Forkopimda provinsi dan 11 kabupaten/kota.

Diberitakan sebelumnya, DPRD Provinsi Maluku sepakat agar arus masuk ke Maluku untuk sementara dihentikan.

Sikap ini diambil lantaran sudah ada warga yang dinyatakan positif Virus Corona (Covid-19) sesuai hasil Polymerase Chain Reaction (PCR) di Laboratirium Kesehatan DKI Jakarta, serta hasil Rapid Test, sehingga dinyatakan pasien 02, serta hasil Rapid Tes (RPD).

"Kami meminta yang disampaikan Badan Musyawarah agar kapal ganv masuk keluar Maluku kiranya di evaluasi apakah mesti distop mereka, tetap berlayar tetapi dalam pengawasan yang ketat. Tapi kalau ikuti kejenuhan tapi saya pikir stop sementara kecuali kapal barang," ujar Ketua
DPRD Maluku, Lucky Wattmury sesuai kesepakatan Badan Musyawarah di baileo rakyat karang panjang, Ambon, Senin (06/04).

Ia menilai, walaupun telah dilakukan langkah-langkah pencegahan, namun masih ada warga dari luar daerah Maluku yang dinyatakan positif.

"Ini pertanda bahwa kita belum mendeteksi secara baik, olehnya itu rencana ini penutupan sementara pintu masuk, akan kita surati ke Pemda untuk ditindaklanjuti," tandasnya.

Tidak hanya itu, kata Lucky dari fakta di lapangan, Alat Pelindung Diri (APD) di kabupaten/kota masih sangat terbatas padahal itu sangat diperlukan oleh tim medis di kabupaten/kota.

"Karena itu disepakti gugus tugas provinsi berkoordinaasi dengan pemda kabupaten/kota anggaran pengadaan APD termasuk pemprov untuk pengadaan APD dalam mencegah berkembangnya vitus corona di Maluku," ungkapnya.

Selain itu, pihak juga akan menyurati pemprov untuk memberikan penagasan kepada kabupaten/kota untuk mengefektifkan peran RT/RW dalam mengawasi pelaku perjalanan.

"Sebab kita tidak menduga bahwa di Saparua bisa menggelisahkan dan itu satu keluarga. Untuk peran RT/RW sangat diperlukan untuk mencegah penyebaran Covid-19," pungkasnya.